Bawaslu Ingatkan KPU untuk Kirim Logistik Tepat Waktu

Reporter

Rabu, 18 November 2015 12:42 WIB

Ilustrasi lembar surat suara untuk penyandang tunanetra. ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Kupang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terkait dengan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak agar bisa tepat waktu, sehingga tidak mengganggu proses pilkada ini.

"Kami harapkan logistik bisa dikirim tepat waktu," kata juru bicara Bawaslu NTT, Yemris Fointuna, kepada Tempo, Rabu, 18 November 2015.

Desakan ini disampaikan Bawaslu NTT mengingat surat suara yang dikirim ke sembilan kabupaten penyelenggara pilkada serentak, akan disortir kembali. Jika ditemukan adanya kerusakan atau kekurangan, maka perusahaan wajib mengganti kembali. "Butuh waktu lagi untuk sortir surat suara, sehingga butuh waktu agak lama," katanya.

Dia mengakui KPU masih memiliki waktu yang cukup hingga batas waktu pendistribusian surat suara pada 26 November 2015. "Masih ada waktu untuk dikirim ke daerah," ujarnya.

Terkait dengan logistik pemilu, Yemris mengatakan pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan KPU di sembilan kabupaten. "Ada pengawas pemilu di setiap percetakan surat suara," katanya.

Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakan dari sembilan kabupaten yang menggelar pilkada serentak, baru satu kabupaten yakni Ngada, yang telah menerima surat suara pilkada. "Baru satu kabupaten yang terima surat suara pemilu. Delapan lainnya masih dalam proses pencetakan," katanya.

Dari delapan kabupaten yang belum menerima surat suara, kata Maryanti, hanya Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih proses penunjukan langsung perusahaan pencetakan. Dia menjamin surat suara untuk kabupaten lainnya akan tiba pada 26 November 2015, hanya Timor Tengah Utara dipastikan tiba pada 30 November 2015.

YOHANES SEO

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

4 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

2 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

2 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

4 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

7 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

9 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya