TEMPO.CO, Bandung – Panglima Daerah Militer III Siliwangi Mayor Jenderal Hadi Prasojo menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah pada 9 Desember 2015. Dia menegaskan, anggota TNI adalah pihak yang netral sehingga tak boleh terlibat dalam pesta demokrasi.
"Ya untuk nanti 9 Desember kami akan mengawasi secara ketat anggota kami agar tidak ikut dalam proses pemilihan, karena kami adalah pihak yang netral. Saudara atau tetangganya yang mencalonkan dalam pilkada sekalipun, anggota kami tidak diperkenankan memilih," kata Hadi dalam acara silahturahmi kepada media di Bandung, 3 November 2015.
Meski bersikap tegas agar anggota TNI tetap netral, Hadi menjamin TNI akan ikut menertibkan keamanan selama berjalannya pilkada. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pilkada tertib dan aman.
TNI bersama kepolisian telah menyiapkan pasukan untuk turut mengawal pelaksanaan kampanye hingga pemilihan kepala daerah. "Kami dan pihak kepolisian sudah menyiapkan pasukan untuk pengamanan, sekitar 1.000 personel. Bagaimana pun keamanan menjadi tanggung jawab kami," ujar Hadi.
Ihwal potensi bentrokan antarwarga yang masih tidak sepakat dengan pemilihan yang hanya diikuti calon tunggal, Hadi mengatakan pihaknya hanya akan mengikuti instruksi yang diberikan. Sebabnya berdasarkan undang-undang, calon tunggal boleh ikut pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak ada alasan masyarakat tidak menerima keputusan tersebut.
"Bentrok dulu kan ada, tapi undang-undang yang berlaku sekarang sudah jelas, bahwa jika masyarakat ada yang tidak mau memilih silakan coblos atau pilih lahan kosong yang sudah di sediakan di kertas suara, jadi kami akan tetap melaksanakan tugas kami," ujarnya.
