Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo (kiri), berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 3 November 2015. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum bertemu Presiden Joko Widodo untuk melaporkan tiga masalah utama yang tengah dihadapi dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah. Salah satu masalah yang belum tuntas adalah pencairan anggaran penyelenggaraan pilkada.
"Padahal anggaran di daerah tersebut sudah disetujui, baik untuk penyelenggaraan maupun pengawasan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik setelah bertemu Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Selasa, 3 November 2015. Kepada Presiden, kata Husni, KPU meminta pemerintah proaktif mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah pencairan atau pemotongan anggaran.
Selain persoalan pencairan anggaran, masalah yang dihadapi terkait dengan pilkada adalah proses pencalonan yang belum tuntas dan masih ada pasangan calon yang tersangkut status bebas bersyarat. "Proses pencalonan belum tuntas karena pasangan calon masih ada yang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung," ujar Husni.
Husni mengatakan, KPU berharap, pada 15 November, masalah kasasi sudah selesai dan penetapan calon sudah final. "Jadi kami bisa lanjut memfasilitasi pencetakan suara," tuturnya.
Mengenai masih ada pasangan calon yang tersangkut status bebas bersyarat, Husni mengatakan masalah ini menghambat KPU untuk melakukan finalisasi penetapan calon. "Mudah-mudahan satu minggu ke depan bisa tuntas," ucapnya.
Husni mengatakan KPU berkomitmen menjaga agar penyelenggara pemilu tidak menjadi sumber masalah selama tahap proses pilkada. KPU juga melaporkan bahwa sejauh ini jadwal kegiatan yang telah ditetapkan berjalan sesuai rencana. Husni mengatakan saat ini sejumlah daerah tengah melaksanakan tahap kampanye. Sejalan dengan kampanye, KPU juga melakukan proses pengadaan barang/jasa logistik pilkada. "Semua secara umum berjalan dengan baik," katanya.
