TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, Selasa pagi, 3 November 2015, menerima pimpinan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015.
Ketua KPU Husni Kamil Manik melaporkan kondisi di daerah yang lebih tertata rapi saat kampanye karena minimnya alat peraga, dan saat ini sudah memasuki tahap pelaksanaan kampanye. "Bapak Presiden mempertanyakan keriuhan yang tidak kelihatan di daerah,” katanya di Istana Negara, Selasa, 3 November 2015.
Menurut Husni, konsekuensi penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang harus ditata, sehingga tampak sangat rapi. Soal logistik pemilu, KPU memberikan catatan pada sejumlah daerah yang belum selesai.
Proses persiapan logistik belum selesai karena tahap pencalonan yang belum tuntas. "Ini menyebabkan penundaan dalam proses pengadaannya. Namun, secara umum, proses pengadaan berjalan lancar dan tertib," ujarnya.
Hadir dalam pertemuan itu, selain Husni, tampak juga Ketua DKPP Jimly Asshidiq; Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuta; dan anggota Bawaslu, Daniel Zuchron.
Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan; serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
