Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Depok - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengklaim telah memetakan wilayah yang dianggap rawan konflik antar pasangan calon. "Paling rawan konflik Indonesia bagian timur," kata Muhammad, usai mengikuti acara Rock the Vote di Universitas Indonesia, Ahad 1 November 2015.
Muhammad mengatakan kota/kabupaten di Papua dan Maluku, yang ikut di Pilkada serentak tahun ini rawan konflik. Selain itu, sebagian besar wilayah Sulwesi juga lawan terjadi gesekan antar pasangan calon. "Pulau Jawa hanya sebagian kecil yang rawan konflik," ucap Muhammad.
Muhammad mengatakan pemetaan rawan konflik telah dilakukan Bawaslu yang bersinergi dengan polisi dan Badan Intelegen Negara. Dari 269 kota/kabupaten dan provinsi yang mengikuti pilkada serentak tahun ini telah dipetakan tingkat kerawanannya dar mulai aman sampai tingkat sangat rawan.
"Sejauh ini yang paling rawan berada di Indonesia Timur. Terutama Papua dan Maluku," ucap Muhammad.
Untuk pelanggaran pada Pilkada serentak, pihaknya banyak menemukan pelanggaran penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai pada tempatnya. Muhammad mengatakan KPU telah mengatur penempatan dan penyediaan APK. Tapi, saat ini banyak tim sukses yang melanggar dengan memasang atribut bukan dari penyelenggara dan dipasang ditempat yang tidak sesuai.
"Sebagian besar belum sesuai yang sudah ditetapkan. Alat peraga dikelola KPU, yang melanggar sebagian sudah ditertibkan," ucap Muhammad.
Ketua Panwaslu Kota Depok Andriansyah mengatakan pelanggaran yang banyak terjadi di Depok, adalah memanfaatkan kegiatan keagamaan untuk sarana kampanye.
Panwaslu sudah menegur masing-masing tim sukses pasangan calon, agar tidak memanfaatkan momen keagamaan di Depok, untuk sarana kampanye. "Jangan manfaatkan kegiatan keagamaan," ucap Muhammad.
Selain itu, Panwas Depok telah mencegah terjadinya konvoi kendaraan saat melakukan kampanye salah satu pasang calon. Sejauh ini pelanggaran yang paling banyak memang pemasangan atribut kampanye. Pihaknya bersama KPU dan Satpol PP Depok telah membredel ratusan APK, yang dipasang tidak sesuai pada tempatnya. "Dua pekan kemarin sudah dilakukan penertiban bersama," ucap Muhammad.
