Sebanyak 3.063 Personel Dikerahkan untuk Amankan Pilkada 2020 di Papua Barat

Selasa, 8 Desember 2020 16:45 WIB

Polda Papua Barat kerahkan 3.063 personel amankan Pilkada serentak di 9 daerah. TEMPO/Hans Arnold Kapisa

TEMPO.CO, Manokwari - Sebanyak 3.063 personel TNI/Polri disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 serentak di 9 Kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Papua Barat Komisaris Besar Tri Admojo, di Manokawari mengatakan 3.063 personil tersebut sudah termasuk 500 personil (Bantuan Kendali Operasi) BKO Brimob Nusantara.

Dikatakan Atmojo, bahwa 3.063 personil disebar melakukan pengamanan diantaranya, Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak 695 personil, Manokwari Selatan 192 personil, Teluk Bintuni 383 personil, Teluk Wondama 248 personil, Fakfak 300 personil, Raja Ampat 320 personil, Sorong Selatan 223 personil, dan Kaimana 227 personil.

"Dari 9 kabupaten ini hanya ada 8 Polres, sehingga jumlah personel Polres Manokwari juga ikut mengamankan Pilkada di Kabupaten Pegunungan Arfak," ujar Atmojo pada acara Coffe Morning bersama awak media Selasa 8 Desember 2020.

Selain itu, Atmojo juga mengungkapkan bahwa Pilkada di 9 kabupaten di Papua Barat, terdapat 1879 TPS, dimana ada empat kriteria TPS, yakni TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan dan TPS khusus.

Advertising
Advertising

"Kategori TPS rawan khusus, 1 TPS biasanya diamankan kurang lebih 1 regu personil, sedangkan seluruh TPS di Papua Barat, tidak ada yang dikategorikan TPS aman, sehingga dalam TPS harus dijaga anggota Polri," ujarnya.

Dia melanjutkan, pola pengamanan pada TPS yang dikategorikan aman, 2 polisi akan ditugaskan mengamankan 5 TPS dibantu 10 linmas. TPS rawan dijaga oleh 2 anggota polisi mengamankan di 2 TPS dibantu 4 linmas, sangat rawan 2 polisi 1 TPS dan 2 linmas.

Pada TPS aman ada dua personil polri, dua TPS dan dua Linmas. TPS Rawan dua personil, dua TPS dan Dua Linmas, TPS sangat rawan dua Polri, satu TPS dan dua Linmas dan TPS khusus ditempatkan satu regu.

"Ini hanya pola pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri, karena kita tidak mau ambil risiko dengan tidak menempatkan polisi sehingga minimal setiap TPS harus ada polisi," terangnya.

Dia menambahkan dengan melihat kondisi geografis yang ada di sebagian wilayah Papua Barat, khususnya daerah terluar, tidak dimungkinkan 1 personil dapat mengamankan 2 TPS, sehingga di TPS ini minimal akan ditempatkan 1 personil.

"Untuk TPS rawan khusus pada areal yang tidak terjangkau dari semua transportasi hanya lewat udara, seperti di Teluk Bintuni pola pengamanannya 1 TPS akan dijaga 4 personil," tandasnya.

Sementara, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat, Nazil Hilmie, menghinbau kepada warga di 9 kabupaten pelaksana Pilkada 2020 untuk tidak terjebak dalam politik uang di hari terakhir jelang pencoblosan.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

20 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

21 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

2 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya