Kesiapan Logistik Pilkada Solo Capai 90 Persen, Ini yang Kurang

Reporter

Antara

Minggu, 22 November 2020 12:01 WIB

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyebutkan persiapan logistik baik untuk proses pemungutan suara maupun alat pelindung diri (APD) untuk Pilkada Solo, sudah mencapai 90 persen.

"Persiapan logistik baik untuk pemungutan suara maupun APD di tengah pendemik Covid-19, sudah sekitar 90 persen," kata Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti, Minggu 22 November 2020.

Menurut Nurul Sutarti untuk logistik pemungutan suara hampir semua sudah dikirim di KPU Surakarta termasuk surat suara sebanyak 429.231 lembar yang sudah diterima pada Sabtu petang. Nurul Sutarti menjelaskan soal logistik untuk pemungutan suara yang masih kurang hanya formulir-formulir seperti form dan sampul untuk tempat suara saja, sedangkan lainnya sudah diterima seluruhnya.

Begitu juga, kata Nurul, logistik untuk APD di tengah pandemik COVID-19 yang belum diterima olek KPU Surakarta hanya alat pengukur suhu badan atau thermo gun dan baju hazmat. Pihaknya sudah menjadwalkan pada akhir November ini, semuanya sudah siap termasuk kegiatan penyotiran dan pelipatan surat suara.

Nurul mengatakan pengiriman surat suara Pilkada Surakarta sebanyak 429.231 lembar dari percetakan PT Pura Barutama Kudus ke Kantor KPU Surakarta, pada Sabtu (21/11) petang, dengan pengawalan ketat baik dari kepolisian dan jajaran KPU.

Advertising
Advertising

Menurut dia, pihaknya mengawal dari lokasi percetakan di Kudus untuk memastikan surat suara sampai ke KPU Kota Surakarta dengan baik dan lancar.

Jumlah surat suara tersebut sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Surakarta 2020 ditambah 2,5 persen cadangan. Untuk DPT Pilkada Surakarta yang disahkan oleh KPU sebanyak 418.283 orang. Sehingga, jika ditambah 2,5 persen totalnya 429.231 lembar surat suara.

"Kertas suara itu, dikemas dalam 215 boks, dan setiap boks berisi 2.000 lembar surat suara," ucap Nurul.

Dia mengatakan surat suara untuk kegiatan sortir dan pelipatan akan digelar pada tanggal 25 November mendatang, dan akhir bulan ini, ditargetkan sudah selesai, dan dilanjutkan untuk mengesetan ke dalam kotak suara.

"Kami jadwalkan sortir dan pelipatan surat suara selesai pada akhir November ini, dengan menggunakan sekitar 15 tenaga kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terutama '3M' (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak), dan harus diukur suhunya sebelum masuk ruangan," tuturnya.

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

11 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

15 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

1 hari lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya