KPU Makassar Gelar Debat Kedua Pilkada 2020 di Jakarta

Reporter

Antara

Selasa, 17 November 2020 07:09 WIB

Suasana Debat Publik putaran terakhir calon Bupati Gunungkidul, di stasiun TVRI, Yogyakarta, Selasa, 10 November 2020 malam. Debat publik terbuka ini mengangkat tema kelestarian pembangunan sumberdaya alam dengan menekankan prinsip pemerataan dan kesejahteraan, sebagai bahan penilaian masyarakat mengetahui gambaran sosok calon kepala daerah yang akan dipilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - KPU Kota Makassar menetapkan debat publik kedua Pilkada 2020 akan dilaksanakan di Kota Jakarta. “Dengan berbagai pertimbangan, debat kedua akan tetap dilaksanakan di Jakarta. Untuk waktunya antara tanggal 23 atau 24 November 2020 ini,” kata Komisioner Endang Sari mengutip Antara, Selasa, 17 November 2020.

Sebelumnya tim pasangan nomor urut dua, Arifuddin-Rahman Bando keberatan jika debat kedua dilaksanakan kembali di Jakarta dengan alasan keamanan. Pasalnya, pada putaran pertama debat publik dari empat pasang kandidat, tim sukses nomor urut kedua ditikam oleh orang tak dikenal.

Kendati demikian, KPU Kota Makassar mengakhiri pro-kontra terkait lokasi debat kedua Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kota Makassar dengan memilih Kota Jakarta sebagai lokasi debat publik.

Menanggapi hal tersebut, Kapolrestabes Makassar Kombes Witnu Urip Laksana mengatakan salah satu alasan kepolisian merekomendasikan debat kandidat kedua di luar Makassar dengan melihat kondisi saat ini. “Dari analisa dan evaluasi yang dikaji tahapan kampanye hingga hari ini ada beberapa aspek yang diperhatikan, yakni, aspek kesehatan, keamanan, moral dan potensi kerawanan,” kata Witnu.

Menurut dia, Kota Makassar tidak pernah beranjak dari zona rawan dalam urusan Pilkada, sehingga pihak keamanan memberikan rekomendasi menyarankan kepada KPU Kota Makassar agar debat tetap dilaksanakan di luar Kota Makassar dengan pertimbangan itu. Witnu menegaskan pengamanan akan lebih ditingkatkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga debat publik berjalan dengan lancar.

Bawaslu Makassar sebelumnya menyampaikan rekomendasi agar debat publik tahap kedua Pilkada Makassar sebaiknya dilaksanakan di luar Makassar. "Dengan pertimbangan bahwa dalam masa pelaksanaan kampanye, terdapat banyak sekali pelanggaran terkait protokol pencegahan Covid-19, maka kami pun merekomendasikan agar mencari tempat yang paling tepat di luar Makassar," kata Komisioner Bawaslu Makassar Sri Wahyuningsih.

Sementara itu, debat publik pertama Pilkada Makassar telah sukses dilaksanakan di Jakarta dengan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

6 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

9 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar

11 jam lalu

Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International Indonesia mendesak polisi segera membebaskan puluhan mahasiswa yang ditangkap saat Hari Buruh dan Hari Pendidikan.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

12 jam lalu

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International kecam kekerasan polisi di dua kampus di Makassar saat Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

23 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya