TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menginstruksikan TNI, polisi, Satpol PP, dan penegak hukum lainnya tegas menegakkan disiplin protokol kesehatan di Pilkada 2020. Mahfud mewanti-wanti pelanggaran akan terjadi berulang jika aparat tidak tegas.

"Saya katakan kepada Polri, TNI, Satpol PP, dan aparat penegak hukum lain, sekali kita kalah terhadap pelanggaran, akan terjadi pelanggaran berikutnya di tempat lain," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual seusai evaluasi kampanye Pilkada 2020 pekan pertama, Jumat, 2 Oktober 2020.

Mahfud menginstruksikan tiga pendekatan kepada aparat penegak hukum. Pertama, strategi pendekatan mitigasi atau preventif. Kedua, pendekatan persuasif dengan peringatan secara baik-baik ketika pelanggaran sudah terjadi.

"Kalau diperlukan harus ada tindakan represif artinya penegakan hukum yang sifatnya ultimatum remedium (upaya terakhir)," ujar Mahfud ihwal pendekatan ketiga yang ia instruksikan.

Rapat koordinasi analisis dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, perwakilan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Intelijen Negara. dan seluruh daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Mahfud mengakui masih ada pelanggaran protokol kesehatan di pekan pertama kampanye Pilkada 2020. Meski begitu, ia menilai pelanggaran tersebut tidak signifikan.

"Secara umum pelaksanaan kampanye Pilkada minggu pertama berjalan cukup baik. Ada pelanggaran tapi tidak signifikan sama sekali," kata Mahfud.