TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo menjelaskan enam hambatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Menurut dia, kebijakan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi menghadirkan potensi persoalan yang harus diperhitungkan dan menjadi perhatian bersama.

“Dengan adanya pandemi, tentu tantangan yang dihadapi dalam Pilkada 2020 akan semakin pelik,” tutur politikus yang akrab disapa Bamsoet ini dalam webinar pada Rabu, 30 September 2020.

Tantangan pertama yang bakal dihadapi di Pilkada 2020, dia mengatakan, ialah tingkat partisipasi pemilih pasti akan mengalami penurunan drastis. Hal itu disebabkan kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 sehingga takut untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).

Kedua, ucap dia, kemungkinan adanya pelanggaran penerapan protokol Covid-19. Ketiga, terkait turunnya kualitas penyelenggaran Pilkada 2020. Dia menilai majunya petahana yang diperkirakan mencapai angka 80 persen dikhawatirkan akan memanfaatkan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye di masa pandemi.

“Di samping itu, dampak pandemi yang menghantam kehidupan perekonomian rakyat semakin meningkatkan risiko semakin meningkatkan praktik money politics (politik uang),” kata Bamsoet.

Hambatan keempat adalah tantangan untuk menyediakan dukungan sumber daya seperti alat perlindungan diri (APD), penyediaan rapid tes, dukungan tenaga media, sarana dan prasaran penunjang yang berujung pada ketersediaan dukungan anggaran.

Adapun yang kelima ada ketidakpastian implementasi Pilkada 2020 karena masih terbuka peluang untuk menunda berdasarkan aspek hukum. Terakhir, mengenai literasi teknologi yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghindari penyebaran Covid-19 pada saat pelaksanaan berbagai tahapan dalam pemilu.

MUHAMMAD BAQIR