TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menyampaikan potensi keterlibatan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara berpolitik praktis cukup tinggi pada Pilkada 2020.

Komisioner Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan dalam indeks kerawanan Pilkada 2020 yang dirilis Bawaslu RI, Karawang masuk dalam kategori kontestasi politik. "Artinya Karawang adalah daerah yang dinamika politiknya sangat dinamis dan tinggi. Untuk itu kita akan memaksimalkan upaya-upaya pencegahan," kata dia.

Ia mengaku Bawaslu sudah bergerak melakukan pengawasan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Selain itu juga dilakukan pengawasan terkait potensi penyalahgunaan program bantuan sosial.

Bawaslu mengingatkan untuk calon petahana diingatkan tidak melibatkan aparatur sipil negara untuk berpolitik praktis pada Pilkada 2020. Termasuk tidak menyalahgunakan program bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut harus dihindari karena dalam ketentuan sanksinya bisa didiskualifikasi dari pencalonan.

Terkait dengan kerawanan Pilkada 2020 di Karawang, Bawaslu Jawa Barat telah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan pengawasan pada tahapan kampanye. "Strategi kami di Bawaslu dalam masa kampanye dengan melakukan koordinasi internal dan koordinasi dengan pihak terkait," kata Zaki.

Sementara itu, Pilkada 2020 Karawang diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di antaranya pasangan Cellica Nurrachadiana dan Aep Syaepuloh yang diusung Partai Demokrat, Golkar, PKS dan NasDem.

Kemudian pasangan Yesi Karya Lianti dan Adly Fayruz yang diusung PDIP, PBB, PAN dan PPP. Serta pasangan Ahmad Zamakhsyari dan Yusni Rinzani yang diusung Partai Gerindra, PKB dan Hanura. Cellica dan Zamakhsyari merupakan calon petahana karena masing-masing menjabat bupati dan wakil bupati.