Cegah Kerumunan, KPU NTB Batasi Undangan saat Penetapan Paslon Pilkada 2020

Reporter

Antara

Selasa, 22 September 2020 18:34 WIB

Ketua KPU NTB Suhardi Soud. ANTARA/Dhimas B.P

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat mengantisipasi munculnya kerumunan massa pada pelaksanaan penetapan pasangan calon Pilkada 2020 Rabu 23 September dengan pembatasan undangan yang hadir.

"Jadi yang boleh masuk besok (ke kantor KPU) itu hanya orang yang memiliki undangan saja," kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud di Mataram, Selasa 22 September 2020.

Secara teknis, yang diundang hanya paslon, dua perwakilan dari masing-masing partai pendukung, serta ketua tim pemenangan. "Kalau lebih dari itu, tidak diperkenankan," ujarnya.

Estimasinya, masing-masing bapaslon didampingi 10 hingga 15 orang. Namun jumlah itu akan dilihat kembali dari jumlah partai pengusungnya. "Misalnya ada lima partai pengusungnya. Berarti yang boleh masuk hanya 10 orang, dua orang, satu partai pengusung," ucap dia.

Suhardi juga telah mengimbau kepada seluruh bakal pasangan calon (bapaslon) untuk tidak membawa masa pada saat penetapan paslon. "Kami harap imbauan ini dapat dipatuhi dengan baik," katanya.

Advertising
Advertising

Pembatasan jumlah masa yang hadir juga berlaku pada tahapan Pilkada selanjutnya, yakni pada pelaksanaan pencabutan nomor urut yang akan digelar, Kamis 24 September 2020.

Begitu juga disampaikan Sekretaris Bawaslu NTB L Ahmad Yani. Dia mengatakan bahwa pihak bawaslu sudah membekali jajarannya dalam melakukan pengawasan di lapangan.

"Jadi bukan hanya pengawasan pilkada saja, penerapan protokol kesehatan juga menjadi fokus kerja kami," kata Yani.

Bila ada ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak segan memberikan sanksi sesuai yang diterapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). "Untuk sanksi, kita akan koordinasikan juga dengan gakkumdu," ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

22 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya