TEMPO.CO, Jakarta - Bakal Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur ini sebagai kota berkelas dunia dan ramah dunia usaha. Hal ini menjadi programnya jika terpilih dalam Pilkada 2020.

"Apalagi dalam konteks menghadapi dampak pandemi COVID-19, butuh sinergi pemerintah dan dunia usaha sehingga bisa buka kembali lapangan kerja untuk rakyat," kata Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat 11 September 2020.

Sebelumnya, Eri menyampaikan bahwa komitmennya tersebut di hadapan para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur dalam suatu pertemuan di Surabaya, Kamis 10 September malam.

Selain itu, birokrat yang telah belasan tahun berkiprah di Pemkot Surabaya itu menyampaikan gagasan untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dengan ekosistem bisnis berstandar dunia.

"A world-class business environment, itulah Surabaya ke depan. Ekosistem bisnis di Surabaya harus kelas dunia. Apa saja itu ekosistem bisnis? Mulai dari SDM, infrastruktur, sistem perizinannya, kesiapan tenaga kerja, hingga dukungan pemerintah. Semuanya harus berkelas dunia. Kemudahan berbisnis di Surabaya terus ditingkatkan," ujarnya.

Eri menyampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha yang telah menggerakkan ekonomi rakyat Kota Pahlawan. Berkat investasi kalangan dunia usaha, lapangan kerja pun terbuka. Oleh karena itu, butuh sinergi pemerintah dan dunia usaha agar daerah terus maju progresif.

Ia menyebut APBD Surabaya sekitar Rp10 triliun. Akan tetapi, PDRB Surabaya Rp580 triliun. Artinya, ekonomi di tengah masyarakat yang di dalamnya ada peran pengusaha jauh lebih besar dibanding kemampuan fiskal pemerintah.

"Artinya pula, ekonomi rakyat akan jeblok jika dunia usaha juga jeblok. Inilah pentingnya membangun sinergi pemerintah dan dunia usaha agar ekonomi rakyat terangkat," ujarnya.

Eri menyebutkan ada dua paradigma pemerintah dalam memandang dunia usaha, yakni: pertama, paradigma direct income, yaitu dunia usaha hanya dipandang sebagai kontributor pendapatan asli daerah (PAD).

Kedua, paradigma indirect income, yaitu memandang dunia usaha sebagai penggerak perekonomian yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

Ia memilih tidak memandang setiap aktivitas dunia usaha sebagai unit penerimaan yang harus memberi PAD ke pemerintah. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa aktivitas dunia usaha memberi indirect income, yaitu rakyatnya sejahtera, pendapatan warga melonjak, lapangan kerja terbuka, dan rakyat bahagia.

"Itulah tujuan kami ke depan sehingga mari bergandengan tangan terus memajukan Surabaya," kata Eri.