Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) mengarahkan petugas saat simulasi rekapitulasi secara elektronik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. KPU berencana akan menggunakan rekapitulasi digital dalam Pilkada 2020 untuk mengurangi potensi kecurangan sekaligus sebagai alat kontrol dan pembanding terhadap data rekapitulasi suara manual. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap ada dua daerah di setiap wilayah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 bisa menerapkan aplikasi e-rekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam hasil resmi rekapituasi penghitungan suaranya.
"Harapan kami ada dua daerah yang bisa menerapkan Sirekap sebagai hasil resmi Pilkada Serentak 2020 ini. Mana saja daerahnya kami belum tahu," kata anggota KPU RI Viryan usai membuka uji coba dan simulasi aplikasi e-rekap Pilkada Serentak 2020 di Volly Indoor Gelora Sabilulungan Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 9 September 2020.
KPU, kata dia, berharap ada beberapa daerah yang bisa menerapkan Sirekap pada hasil resmi Pilkada 2020. Ia menilai belum tentu semua daerah yang melaksanakan Pilkada tahun ini bisa menerapkan Sirekap.
"Karena perlu kesiapan-kesiapan tertentu, Nah kesiapan-kesiapan tertentu ini sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU dan putusan MK. Ini yang kami sedang siapkan di berbagai daerah," ujar Viryan. Ia memperkirakan pada November baru bisa dilihat apakah memungkinkan menerapkan e-rekap.
Viryan mengatakan KPU memiliki sejumlah indikator tertentu terkait Sirekap dalam pelaksanaan Pilkada 2020 sehingga saat ini terus menjalin komunikasi dengan KPU di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. "Karena ini Pilkada maka dukungan dan kondisi lokal menjadi penting dan itu tadi harapan kami ada dua daerah yang bisa menerapkan Sirekap sebagai hasil resmi," kata dia.
Viryan mengatakan Sirekap adalah inisiatif yang dilakukan oleh KPU untuk membuat Pemilu di Indonesia semakin demokratis, khususnya terkait waktu rekapitulasi suara. "Kami punya harapan pada Pemilu 2024, hasil pemilunya tidak seperti pemilu sebelumnya (rekapitulasi suaranya) sampai 30 hari lebih," tuturnya.
Oleh sebab itu, KPU berupaya penerapan e-rekap tidak harus menunggu sampai 2024, tapi bisa dilakukan pada Pilkada Serentak 2020. Ia mengatakan salah satu cara agar hasil Pemilu 2024 lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2019 ialah dengan digelarnya simulasi Sirekap di Kabupaten Bandung.
"Sekarang kami simulasikan, ini simulasi ketiga. Kami harapkan bisa lebih baik dan akan intensif kami lakukan dalam waktu dua bulan ke depan," ujar Viryan.
