Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar PKS DKI Jakarta, di GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta, 29 Januari 2017. Prabowo mengajak semua pihak harus bekerja lebih keras lagi untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sanndiaga Uno, pasangan nomor urut 3 di Pilkada DKI Jakarta 2017. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menilai kampanye terbuka dengan mengerahkan massa secara masif merupakan cara yang ketinggalan zaman.
"Kita sudah masuk zaman, apa pun yang kita butuhkan datang ke rumah, tinggal ngeklik. Apa pun yang kita butuhkan," kata Jojo Rohi saat diskusi virtual Pilkada Sehat dan COVID-19: Siapa Peduli? di Jakarta, Selasa, 8 September 2020.
Diakui Jojo pengerahan massa saat Pilkada merupakan ajang show of force atau unjuk kekuatan bagi pasangan calon sekaligus mendongkrak popularitas. Ia menilai menggunakan massa secara offline atau kampanye terbuka sebagai satu-satunya cara untuk show of force pada zaman sekarang ini adalah cara yang ketinggalan zaman.
Apalagi, kata Jojo, kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini tidak memungkinkan dan tidak tepat untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar dan masif saat Pilkada 2020. Seiring dengan perkembangan teknologi, lanjut dia, massa secara virtual sekarang ini menjadi lebih signifikan ketimbang massa offline.
"Tergantung pada kreativitas tim kampanye dalam menggunakan massa virtual atau online. Caranya, media massanya yang datang ke rumah-rumah, bukan publik yang dipaksa ikut kampanye," ujar Jojo.
Ia mengatakan bahwa saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 beberapa waktu lalu sudah menunjukkan hilangnya kontrol atau kendali atas situasi dengan banyaknya pengerahan massa. "Saat pendaftaran kita kehilangan kontrol kendali atas situasi. Saya khawatir pada tahapan kampanye karena paling berpotensi besar melibatkan massa," katanya.
Di sisi lain, kata dia, Satgas Penanganan Covid-19 sebenarnya yang memiliki peranan untuk "menginjak rem" di Pilkada 2020. Sebab, ujar dia, Satgas paling berkompeten memberikan kode merah, kuning, atau hijau terkait dengan penyebaran Covid-19 di daerah.
"Kompetensi dan kewenangan 'menginjak pedal rem' adalah satgas. Namun, 'pedal gas' juga sedang diinjak oleh Parpol. Satgas mau nginjak pedal rem tetapi gas terus diinjak kan problem juga," tutur Jojo.
