TEMPO.CO, Makassar - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Brigadir Jenderal Risyapudin Nursin mengatakan ada anggota polisi yang terindikasi tidak netral di Pilkada Serentak 2018. Karena itu Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel memeriksa mulai brigadir hingga perwira menengah yang diduga terlibat.

“Sudah ditangani Propam, kami masih menunggu perkembangannya,” kata Risyapudin Nursin di Makassar, Selasa 26 Juni 2018.

Baca: SBY Beberkan Bukti Ketidaknetralan BIN, TNI dan Polri di Pilkada

Terkait jumlah anggota polisi yang terindikasi tak netral tersebut, Risyapudin mengaku tak mengetahui jumlah pastinya. Menurut dia, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Apalagi banyak laporan yang diterima dari masyarakat, mulai melalui pesan WhatsApp hingga laporan resmi. “Tapi pasti kmi tindaklanjuti,” tuturnya.

Risyapuddin juga mengatakan belum mengetahui sampai sejauh mana dugaan keterlibatan para personel polisi itu pada masing-masing pasangan calon. Namun ia menegaskan netralitas di Pilkada adalah harga mati bagi lembaganya. “Kami lebih cinta NKRI, jadi netral harga mati,” tutur Risyapudin.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin mengungkapkan Polri menjamin netralitas di Pilkada Serentak 2018. Meskipun Polri paling disoroti dalam pesta demokrasi lantaran bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca: SBY Tuding TNI, BIN, Polisi Tidak Netral, Begini Respons Jokowi

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan ada indikasi Polri tak netral dalam pilkada 2018. Ia mencontohkan proses Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dimana usungan partai Demokrat berkali-kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.