TEMPO.CO, Jakarta – Partai Golkar tak mempermasalahkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk Komisaris Jenderal M. Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Namun Golkar bakal mengawasi kinerja Iriawan sebagai penjabat gubernur.

"Hanya kami mengingatkan, sesuai dengan yang sering disampaikan presiden agar institusi Polri netral dalam pilkada,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily melalui pesan singkat, Senin, 18 Juni 2018. Golkar, kata Ace, akan terus memantau kinerja Iriawan setelah menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat.

Baca: Menhan Ryamizard: Jenderal TNI Tak Usah Menjadi Penjabat Gubernur

Hari ini, mantan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya tersebut bakal dilantik menjadi penjabat gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung. Nama Iriawan sebelumnya memang pernah disebut oleh Tjahjo untuk mengisi kursi Gubernur Jawa Barat yang kosong menjelang Pilgub Jabar 2018. Usulan ini sudah muncul sejak Januari 2018. Kursi Gubernur Jawa Barat kosong setelah masa jabatan Ahmad Heryawan berakhir pada 13 Juni 2018.

Partai Golkar tak mempermasalahkan penunjukkan Iriawan sebagai kepala daerah sementara di Jawa Barat. Menurut Ace, penunjukkan Iriawan merupakan kewenangan pemerintah. “Kami tentu harus menghormati keputusan tersebut,” kata Ace Hasan.

Baca juga: PSPK Unpad: Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur Tak Langgar UU

M. Iriawan sebelumnya pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Setelah itu dia dimutasi menjadi Asisten Bidang Operasi Kapolri. Terakhir, Iriawan dipromosikan menjadi Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dengan pangkat Komisaris Jenderal.

ANDITA RAHMA