TEMPO.CO, Makassar - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memetakan tingkat kerawanan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan peringkat, Kota Makasar menjadi daerah paling rawan dalam Pilkada 2018 di Sulawesi Selatan.

"Kalau dirangking berdasarkan yang paling rawan, kami menempatkan Makassar, Sidrap, dan Palopo, sebagai tiga teratas dalam Pilkada 2018 di Sulsel," kata Kepala Biro Operasional Polda Sulsel Komisaris Besar Stephen Napiun pada Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Sulsel di Makassar, Senin, 7 Mei 2018.

Baca juga: Kampanye di Magetan, Khofifah Indar Parawansa Puji Wortel Plaosan

Penilaian tingkat kerawanan ini, kata dia, berdasarkan sebelas variabel. Di antaranya profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik internal partai politik, calon inkumben, dan profesionalitas panitia pengawas pemilu. Variabel lain adalah kondisi geografis, potensi konflik pasangan calon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, dan isu SARA.

Dia menambahkan dinamika pilkada di Kota Makasar semakin meningkat pascadiskualifikasi pasangan inkumben Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (Diami) dan pasca-diterimanya gugatan pasangan Munafri dan Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) kepada KPUD Makassar oleh Mahkamah Agung.

"Hari ini saja, akan ada demo dari massa pendukung kedua calon tersebut untuk segera kami harus antisipasi," ujarnya.

Baca: Puan Maharani: PDIP Targetkan Menang 50 Persen di Pilkada 2018

Selain ketiga daerah yang paling rawan tersebut, Stephen menyebutkan daerah lain yang juga dinilai rawan secara berurutan, yaitu Kabupaten Bone, Pinrang, Enrekang, Luwu, Gowa, Jeneponto, Parepare, Luwu Utara, dan Toraja. "Gowa masuk daerah rawan karena ada sejarah konflik di sana, dan kemungkinan mobilisasi massa yang cukup besar dapat mempengaruhi wilayah di sekitarnya," ujarnya.

Polda Sulawesi Selatan juga memastikan telah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir gesekan yang mungkin terjadi di setiap daerah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik Pilkada 2018. "Tentu saja, kami tidak bisa sendiri, kami membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya kepala daerah," ujarnya.