KPU Jawa Barat Batasi Pendukung Calon di Acara Debat 150 Orang

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Kamis, 3 Mei 2018 14:54 WIB

Empat pasangan calon gubernur-wagub Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, TB Hasanuddin-Anton Charliyan, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, saat delkarasi Pemilu Damai di Bandung, Jawa Barat, 13 Februari 2018. ANTARA/Novrian Arbi

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat akan membatasi jumlah pendukung setiap pasangan calon (paslon) dalam acara debat pemilihan Gubernur Jawa Barat atau pilgub Jabar pada 14 Mei mendatang.

"Untuk kegiatan debat, tim pendukung paslon dibatasi 150 orang sehingga secara keseluruhan mencapai 600 orang," kata Komisioner KPU Jawa Barat Nina Yuningsih kepada wartawan di Bandung, Kamis, 3 Mei 2018.

Baca: KPU Jabar Undur Jadwal Debat Pilgub Putaran Kedua di Kampus UI

Debat publik kedua ini akan digelar pada 14 Mei 2018 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Debat akan disiarkan langsung iNews TV, Trans Media, Trans7, dan CNN serta live streaming di cnnindonesia.com dan detik.com.

Panitia juga menyediakan panggung art performance untuk setiap paslon masing-masing lima awak. Dengan demikian, pengisi panggung termasuk paslon berjumlah tujuh orang.

Advertising
Advertising

"Lagu Manuk Dadali yang akan dibawakan paduan suara Universitas Indonesia direncanakan menjadi nyanyian pembuka debat publik," ujar Nina.

Debat kedua akan mengambil tema lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan. Moderator yang ditunjuk adalah Annisa Dasuki dan Alfito Dianova.

Baca: Debat Pilgub Jabar 2018 Putaran Dua Fokus Soal Sumber Daya Alam

Di tempat terpisah, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat berharap, dalam debat kedua, setiap pasangan calon dapat memaparkan program-program yang akan dilakukan secara konkret dan jelas apabila terpilih nanti.

Berkaca pada pilgub pertama, kata dia, semua pasangan calon masih belum bisa menajamkan mimpi-mimpi apa yang akan dilakukan. Hal ini dinilai penting untuk memberikan pandangan kepada masyarakat tentang sosok mana yang cocok memimpin Jawa Barat dalam lima tahun ke depan.

"Sehingga masyarakat bisa mencerna, bisa membedakan cara nomor 1, 2, 3, dan 4. Harus kelihatan bedanya agar memilihnya enak. Kalau caranya sama, sama aja bohong. Saya inginnya, kalau perlu, perbedaannya sangat tajam," ucap Yayat.

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

18 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

18 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

19 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

20 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

20 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

23 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya