TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya akan memberi sanksi pencoretan terhadap nama bakal calon anggota lesgilatif yang tidak melakukan sosialisasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

"Ini adalah perintah dari Ketua Umum PDIP, maka wajib dijalankan. Kalau tidak, jangan harap namanya masih ada di daftar caleg. Ini hasil rapat terakhir," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Sukadar di Surabaya, Rabu, 2 Mei 2018.

Baca: Megawati Cek Kesiapan Mesin PDIP Memenangkan Gus Ipul-Puti Guntur

Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya ini menegaskan perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak bisa dibuat main-main. Karena itu, pihaknya akan terus mengawasi dengan ketat pelaksanaan tugas yang diberikan partainya.

"Bacaleg wajib menyertakan foto dalam laporan sosialisasi dari rumah ke rumah. Jadi tidak bisa main-main, maka sebagai caleg PDIP jangan hanya menuntut haknya, tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai petugas partai atau tentara partai," kata Sudakar.

Ia menyampaikan bahwa penegasan ini merupakan hasil rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pemenangan Pilkada Jatim di Surabaya beberapa hari lalu.

"Hasil keputusannya bahwa setiap caleg kota/kabupaten wajib melakukan sosialisasi pemenangan kepada 500 rumah tangga, untuk provinsi 1.000, dan untuk pusat sebanyak 1.500," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya ini.

Baca: Simpatisan Gus Ipul-Puti Guntur Deklarasi Tolak Kampanye Hitam

Tidak hanya itu, Sukadar juga sempat mencontohkan kejadian tragis yang menimpa Ketua DPC PDIP Bojonegoro yang dipecat dari jabatannya karena kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi pemenangan Pilkada Jatim di Bojonegoro.

Untuk itu, Sukadar mengingatkan kepada seluruh Bacaleg PDIP di Surabaya agar menjalankan perintah tersebut karena jika tidak maka dipastikan bakal di coret namanya.