Kapolri Tito Karnavian: Jangan Ada Perpecahan karena Pilkada

Jumat, 27 April 2018 01:28 WIB

Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis, 26 April 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Pontianak - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengimbau kepada tokoh masyarakat, partai politik dan semua pihak untuk berkompetisi secara sehat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018.

"Terlalu mahal rasanya kalau hanya untuk perebutan kekuasaan tingkat lokal, harus mengorbankan perpecahan antar-masyarakat," kata Tito Karnavian seusai memberikan pengarahan kepada anggota TNI-Polri di Qubu Resort Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 26 April 2018.

Baca: Panglima Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Dapat Gelar Adat Dayak

Tito bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Pontianak dan Palangkaraya. Di dua lokasi tersebut Hadi dan Tito memberi pengarahan pada anggota TNI-Polri se-Kalimantan Tengah dan Barat.

Kapolri menjelaskan, belasan tahun lalu di Kalimantan pernah terjadi perpecahan. Ia pun berharap hal tersebut jangan sampai terulang lagi, apalagi penyebabnya adalah perebutan kekuasaan lokal.

Tito Karnavian meyakini sepanjang Polri dan TNI kompak, pilkada di Kalimantan Barat akan berlangsung dengan aman. Tetapi, ia menambahkan, untuk menjadikan pilkada aman dibutuhkan juga partisipasi masyarakat, pemerintah daerah yang netral, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu mendinginkan suasana.

Baca: Cerita Kapolri Tito Karnavian Tangani Pilkada Papua

Advertising
Advertising

Adapun Hadi juga menegaskan TNI dan Polri harus terus menjaga netralitas dalam pengamanan pesta demokrasi ini. "Tunjukkan bahwa netralitas itu adalah harga mati bagi TNI dan Polri," kata Hadi.

TNI dan Polri, kata Hadi, bersepakat menyukseskan Pilkada Serentak 2018 dan tahapan Pemilu 2019 untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesannya. "Pedomani netralitas sebagai penjabaran dan pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran terhadap netralitas tersebut," kata Hadi.

Berita terkait

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

4 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

5 jam lalu

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.

Baca Selengkapnya

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

15 jam lalu

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

Putri mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Wina Sukowati, menggelar silaturahmi bersama Sahabat Buruh Sragen. MInta dukungan buat Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

1 hari lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

2 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya