TEMPO.CO, Bogor - Sekjen AMAN Ruka Somboliggi menjelaskan soal hasil studi lembaganya terkait potensi masyarakat adat kehilangan hak suaranya di Pilkada Serentak 2018.

Bogor - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Ruka Somboliggi mengatakan hasil studi yang dilakukan lembaganya menunjukkan ada 3-4 juta masyarakat adat yang terancam tidak bisa memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 (Pilkada Serentak 2018)

"Persoalan yang mendasar adalah soal Kartu Tanda Penduduk," tutur Ruka saat ditemui di daerah Sentul, Bogor, Ahad, 15 April 2018. Padahal KTP adalah syarat utama untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi itu.

Baca: Masyarakat Adat Sulit Gunakan Hak Pilih Pemilu, Sebabnya...

Ruka mengatakan sebagian masyarakat adat itu hingga kini belum memiliki KTP elektronik. Meskipun persyaratan itu masih bisa diakomodasi dengan penerbitan surat keterangan pengganti e-KTP, menurut dia, hal tersebut nantinya tetap akan membatasi mereka saat Pemilu 2019.

Ia menjelaskan masyarakat adat masih ada yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan e-KTP lantaran mereka masih menganut agama leluhur hingga saat ini. Bahkan, mereka juga belum terdaftar sebagai warga negara Indonesia.

Permasalahan lain, Ruka menambahkan, saat ini mereka berada di wilayah berkonflik. Ia menuturkan ada 30 ribu desa di Indonesia yang tidak bisa dikelola secara administrasi karena berada dalam kawasan hutan. Ada pula masyarakat adat yang kini tengah berhadapan dengan agresi pembangunan perusahaan dan penjagaan hutan lindung.

Baca: 1 Juta Masyarakat Adat Terancam Tak Miliki Hak Suara di Pilkada

AMAN juga mencatat ada 1 juta anggotanya yang sama sekali tidak dijangkau negara sehingga terancam tidak memiliki hak pilih di Pilkada Serentak 2018. "Jadi kalau kami sebut yang pertama, yang bermasalah itu ada 3 juta, sementara yang absolut invisibility, tidak kelihatan sama sekali secara absolut itu 1 juta," tutur Ruka. Sebanyak 1 juta orang itu terbagi ke dalam wilayah-wilayah kecil yang lokasinya jauh dan tersebar di seluruh Indonesia. "Jadi dia tidak punya akses sama sekali karena negara tak hadir di tengah-tengah mereka."