TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri menelisik peredaran uang palsu yang mulai marak beredar di beberapa daerah. Peredaran ini dikhawatirkan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Saya mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu itu ada kaitannya dengan tahun politik, menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan persiapan pemilu 2019 ," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, Rabu, 28 Maret 2018.

Baca juga: Ketua DPR Jelaskan Soal Pasal Pemanggilan Paksa di UU MD3

Menurut Bambang, peredaran uang palsu yang akhir-akhir ini mulai marak tak boleh dibiarkan. BIN, kata dia, harus segera menginvestigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu.

Bambang yang masih berada di Jenewa, Swiss, melalui pernyataan tertulisnya juga mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu.

Sebelumnya, Polres Kota Bogor menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 60 ribu lembar atau total Rp 6 miliar. Di Surabaya, polisi juga menangkap pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar atau total Rp 91,6 juta, serta dolar Singapura pecahan 10 ribu sebanyak 28 lembar.

Baca juga: Ketua DPR Sebut Pasal Imunitas UU MD3 Sama dengan UU Pers

Bambang menduga, mulai maraknya peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik yang sering diikuti dengan praktik politik uang. "KPU harus membuat regulasi ketat untuk mengantisipasi praktik politik uang pada pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019," katanya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendesak, Polri segera mengungkap sindikat peredaran uang palsu dan membukanya ke publik, sekaligus mengungkap aktor intelektualnya. Bambang menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat, juga dapat berakibat buruk bagi perekonomian nasional.

Bambang juga mendorong Bank Indonesia untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada mata uang rupiah kertas dengan teknologi terbaru. "Negara-negara di Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman mata uang mereka," katanya.