Bagi Sertifikat, Jokowi Beri Petuah Soal Pilkada dan Pilpres

Senin, 26 Maret 2018 20:49 WIB

Seorang warga mengajak Presiden Jokowi untuk salam komando dalam acara pembagian sertifikat tanah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 26 Maret 2018. Para penerima sertifikat tanah itu datang dari sejumlah kota/kabupaten di Kalimantan Selatan, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Banjarbaru – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada 12 orang dari 3.630 orang penerima sertifikat yang hadir di Gelanggang Olahraga Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 26 Maret 2018. Sertifikat tanah ini bagian dari target 180 ribu bidang tanah yang akan disertifikasi pada 2018 se-Kalimantan Selatan.

Setelah memberi wejangan soal maksud pemberian dan pemanfaatan sertifikat, Jokowi menyinggung pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Menurut Jokowi, ada 171 daerah yang akan menggelar pilkada 2018, baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. “Tahun ini ada 171 pilkada di Indonesia dan tahun depan ada pilpres. Negara ini negara besar, berbeda-beda agama, suku, dan ada 17 ribu pulau,” kata Jokowi.

Baca: Sertifikat Tanah, Sofyan Djalil Sebar 8.500 Juru Ukur Independen

Jokowi menyarankan setiap warga negara memilih pemimpin daerah dan Presiden yang terbaik. Ia mengingatkan, beda pilihan adalah hal lumrah di tengah demokrasi. “Saya pesan dalam pilpres dan pilkada, pilihlah pemimpin yang terbaik. Beda pilihan enggak apa-apa, memang ini proses demokrasi,” ujar Jokowi.

Namun, setelah pencoblosan, Jokowi mengimbau setiap warga yang berbeda pilihan mesti kembali rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia tak ingin antar-saudara, antar-tetangga, dan antar-golongan justru saling bermusuhan akibat beda pilihan menentukan pemimpin.

Simak: Tanggapi Amien Rais, Jokowi: Enggak Ada Pengibulan, Ini Beneran

“Jangan sampai tidak menyapa karena beda pilihan, rugi kita. Kalau diterus-teruskan seperti itu, rugi besar kita. Ingat, Indonesia ada 714 suku, hati-hati terjebak konflik SARA,” kata dia.

Jokowi mencontohkan konflik berkepanjangan selama 40 tahun di Afganistan. Padahal, kata Jokowi, Afghanistan cuma terdiri atas tujuh suku. Tapi, negeri itu dirundung konflik berdarah antar-suku yang tak berkesudahan.

Presiden Afganistan, kata Jokowi, sempat meminta Indonesia menjadi mediator atas perang yang terus berkecamuk di sana. “Memang enggak mudah. Inilah tugas bersama, kita patut bersyukur negara ini besar dalam bingkai NKRI,” Jokowi melanjutkan.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya