Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat kondisi Situ Rawa Kalong yang diduga tercemar limbah pabrik saat kampanye "belanja masalah" di Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/3). Ridwan Kamil menghabiskan waktu akhir pekan dengan blusukan ke kawasan Depok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji jika terpilih menjadi gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 akan membenahi masalah regulasi penanganan bencana alam dan perbaikan lingkungan hidup di wilayah Jawa Barat khususnya di Kawsan Bandung Utara (KBU). Ia mengaku memahami konstelasi cekungan Bandung.
Kritik masyarakat terhadap wali kota Bandung sehubungan dengan banjir bandang dari Sungai Cipamokolan, Cicaheum, Kota Bandung, Senin, 19 Maret 2018 lalu itu diakuinya cukup tajam. Salah satu kritik datang dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan yang mengatakan rusaknya hutan di wilayah KBU lantaran membiarkan pendirian bangunan atau sarana komersil di wilayah KBU.
"Kami melihat komitmen kabupaten kota ini sangat lemah untuk KBU,” kata Dadan. Tidak ada kebijakan moratorium untuk izin-izin baru di ranah komersil untuk di KBU. Pasangan Uu Ruzhanul Ulum itu mengelak dengan mengatakan bahwa sehebat-hebatnya Pemerintah Kota Bandung mengelola banjir, jika gunungnya tidak diatur, akan menjadi korban banjir. “Karena kebijakan yang tidak bisa kami kontrol," kata Ridwan di Bandung, Sabtu, 24 Maret 2018.
Berikut janji Ridwan yang diusung Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Hanura untuk mengatasi berulangnya banjir bandang Cicaheum itu:
Menghidupkan lagi peran dan fungsi jabatan pembantu gubernur sebagai perwakilan provinsi di cekungan Bandung.
Harus ada koordinasi antara tiap pemerintah di tingkat kabupaten kota di wilayah Bandung raya.
Menjalankan program pembuatan danau buatan dengan skala kecil namun jumlahnya banyak. Danau berfungsi sebagai penampung air dari hulu sehingga ketika terjadi hujan deras. Sehingga air hujan kiriman dari daerah Utara Bandung tidak menggenangi wilayah kota Bandung melainkan tertampung di danau-danau buatan itu. Ia menolak membangun danau besar karena berpotensi menimbulkan masalah sosial karena harus memindahkan warga.
Membatasi pembangunan di Kawasan bandung Utara.
Menanami kembali bukit-bukit gundul. Semasa wali kota Bandung, Ridwan mengaku banyak menolak izin mendirikan apartemen di wilayahnya.
