TEMPO.CO, Jakarta -Kontestan Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2018 diminta bertarung dengan mengedepankan konsep alih-alih memakai sentimen primordial untuk mendulang suara. Ketua Koordinator DPP Partai Golkar bidang Hubungan Kelembagaan Idrus Marham mengingatkan bahwa penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) hanya akan bermuara pada konflik.

Apalagi, masyarakat Sumut memiliki latar belakang primordial beragam sehingga sentimen identitas bisa menjadi bumerang.

“Kalau ada konflik, saya khawatir siapapun nanti yang menang, pekerjaan utamanya 2-3 tahun setelah terpilih untuk menyelesaikan konflik,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.

BACA: Kata Cak Nun Soal Polemik Amien Rais dengan Luhut Panjaitan

Untuk itu, Idrus mengajak para peserta Pilgub Sumut 2018 menggunakan pendekatan politik tinggi (high politics) ketimbang politik rendah (low politics). Politik tinggi, kata Menteri Sosial ini, adalah persaingan secara kualitatif dan konseptual agar tidak menimbulkan perpecahan.

“Konsep politik tinggi ini diperkenalkan oleh tokoh bangsa Pak Amien Rais pada 1980-an. Ini relevan diadopsi di Sumut,” katanya.

Berdasarkan survei Indo Barometer pada 4-10 Februari 2018, persaingan antara calon gubernur/wakil gubernur Sumut sangat ketat. Pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dipilih 26,00% responden, disusul Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah 25,8%, dan Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian 8,4%. Namun, terdapat 39,8% responden atau mayoritas pemilik suara yang belum memutuskan, menjawab tidak tahu, dan rahasia saat ditanyakan siapa cagub-cawagub pilihan mereka.

Sampel dari jajak pendapat tersebut adalah 800 warga Sumut yang memiliki hak pilih. Marjin kesalahan rata-rata sebesar +/- 3,46% pada tingkat kepercayaan 95%.

Pasangan Djarot-Sihar diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.

Edy-Musa diusung oleh koalisi besar a.l. Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Amanat Nasional.

Adapun, J.R. Saragih-Ance—yang tengah menggugat status tidak memenuhi syarat—diajukan oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Idrus menuturkan permasalahan di Sumut sangat kompleks sehingga membutuhkan kepemimpinan tegas dan berkualitas. Dia menilai kualifikasi tersebut hanya bisa dihasilkan dalam sebuah kontestasi berkualitas.

“Komitmen kami sebagai pendukung, kontestan bersaing secara kualitatif dalam pertarungan yang berkualitas,” ujar mantan Sekretaris Jenderal DPP Golkar ini.