Demokrat Sesali Kesalahan Informasi soal Pangkat TNI JR Saragih

Editor

Amirullah

Senin, 19 Maret 2018 10:17 WIB

Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih. Dok Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyesali kesalahan informasi soal status lulusan JR Saragih di TNI. Meski begitu dia menyatakan kesalahan itu bukan sebuah kejahatan.

"Kesalahan informasi, meski disesali, lumrah dan bukan kejahatan," kata Rachland, Ahad, 18 Maret 2018.

Baca juga: TNI AD Jelaskan Pangkat Terakhir JR Saragih

Saat pencalonan JR Saragih di pemilihan gubernur Sumatera Utara ditolak Komisi Pemilihan Umum Sumut beberapa waktu lalu, Rachland menuding ada permainan kotor. Dia mengatakan tak masuk akal legalisir ijazah SMA JR Saragih ditolak. Rachland menyebut JR Saragih adalah lulusan Akademi Militer Magelang dan pensiun dini dengan pangkat terakhir kolonel.

Belakangan diketahui JR Saragih bukanlah lulusan Akmil. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Alfret Denny Tuejeh mengatakan, JR Saragih adalah lulusan Sekolah Prawira Prajurit Karir (Sepa PK) TNI. Pangkat terakhir JR Saragih adalah kapten, tiga tingkat di bawah kolonel sebagaimana yang tersebar sebagai pangkat terakhir JR Saragih selama ini.

Advertising
Advertising

Klarifikasi dari TNI AD itu dibenarkan Rachland. Dia mengatakan JR Saragih bukan berpangkat kolonel seperti yang diketahui sebelumnya. "JR Saragih tidak pernah mengaku berpangkat Kolonel. Kesalahan informasi itu ada pada saya," ujar Rachland.

Baca juga: Ternyata JR Saragih Lulusan Sepa PK TNI, Pangkat Terakhir Kapten

Namun terlepas dari kesalahan penyebutan pangkat dan lembaga pendidik, tutur Rachland, koreksi dari pihak TNI tetap mengakui JR Saragih pernah menempuh pendidikan di TNI AD.

Menurut dia, walaupun Taruna Akmil dan Sepa PK berbeda, keduanya merupakan pendidikan resmi militer di bawah TNI. "Lulusannya juga sama-sama berpangkat Letnan Dua," kata Rachland.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya