PAN Minta KPK Segera Umumkan Status Calon Gubernur Sultra

Reporter

Caesar Akbar

Kamis, 1 Maret 2018 12:04 WIB

Calon Gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (tengah) dikawal petugas saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 28 Februari 2018. Adriatma dan Asrun terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh tim KPK di Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Saat tertangkap tangan, keduanya sedang bersama sejumlah pengusaha. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengumumkan status calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, yang diciduk melalui operasi tangkap tangan (OTT) sejak Selasa malam, 27 Februari 2018. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan kader partainya sudah melewati 1x24 jam sejak ditangkap, namun KPK belum mengumumkan statusnya.

Seharusnya, kata Eddy, KPK mengumumkan status hukum Asrun dalam 24 jam setelah ditahan. “Ini sudah lebih 24 jam kok belum ada pengumumannya," ujar dia kepada Tempo, Kamis, 1 Maret 2018.

Baca:
OTT Kendari, KPK Bawa Uang Dugaan Suap ...
KPK Tangkap Tangan Wali Kota Kendari dan ...

Belum adanya kejelasan status Asrun membuat PAN masih belum menentukan langkah selanjutnya. Sikap partai, akan diputuskan setelah pengumuman KPK mengenai duduk perkara yang menyeret kadernya.

"Kami harus mendapatkan informasi yang akan disampaikan secara publik oleh KPK, tentang kasus yang mereka tangani terkait ini dan status yang bersangkutan. Dari situ kami baru tahu duduk permasalahan yang sesungguhnya," tutur dia.

Advertising
Advertising

Eddy menuturkan partainya telah membicarakan masalah ini dengan partai koalisi pengusung Asrun di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulawesi Tenggara. Partai koalisi, kata dia, prihatin dengan kondisi yang terjadi terhadap calon usungannya. Mereka pun berharap segera adanya kejelasan mengenai kasus rasuah itu. Asrun diusung oleh PDIP, Gerindra, PKS, dan PAN.

Baca juga: Kena OTT KPK, Wali Kota Kendari Baru ...

Asrun ditangkap tim KPK bersama Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, anak kandungnya sejak Selasa malam, 27 Februari 2018 di Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Saat tertangkap tangan, keduanya sedang bersama sejumlah pengusaha. Hingga saat ini, KPK belum memberikan informasi mengenai kasus yang menjerat Asrun dan anaknya.

Adriatma adalah Wali Kota Kendari yang terpilih dalam pilkada 2017. Sedangkan Asrun adalah mantan Wali Kota Kendari dua periode. Asrun terdaftar sebagai kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara.

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

5 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

5 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

14 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

1 hari lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya