TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum memutuskan mengusung kembali Ganjar Pranowo sebagai calon Gubernur Jawa Tengah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kudu mempertimbangkan soal kasus korupsi proyek E-KTP. Sebab, nama Ganjar disebut-sebut menerima uang proyek E-KTP dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto. Ganjar pun sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, meski dia berulang kali membantah menerima dana proyek E-KTP.

Bukan cuma kasus E-KTP, Ganjar disoroti dalam kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Ia dianggap tidak berpihak kepada petani karena mendukung pembangunan pabrik yang berpotensi merusak mata air dan lingkungan.

Baca juga: Ganjar Pranowo Merasa Kasus E-KTP Jadi Momen Serang Dirinya

Ganjar mengatakan tak ingin terlalu memusingkan isu tersebut. "Saya tunggu pengumuman Ibu (Megawati) saja," kata dia.

Akhirnya PDIP menjatuhkan pilihan pada Ganjar. Faktor elektabilitas Ganjar yang tinggi menjadi alasan PDIP memilih pria berusia 48 tahun tersebut untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.

Ganjar memang kerap menjadi sorotan media massa. Pada Oktober 2007, namanya masuk Kabinet Menteri Bayangan yang digagas Koalisi Muda Parlemen Indonesia. Posisinya cukup mentereng: Menteri Hukum dan HAM Bayangan. Tapi Ganjar emoh menanggapinya serius. “Menurut saya, itu guyonan politik saja,” kata dia yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP.

Setahun kemudian, tepatnya April 2008, Ganjar kembali jadi pergunjingan publik. Penyebabnya, nama Ganjar tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia ke para legislator Senayan. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus Bank Sentral bermain-main anggaran menyervis anggota Dewan. Walhasil, lima lembaga nonpemerintah melaporkannya ke KPK.

Ganjar (saat itu sebagai anggota DPR) disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dia. Ganjar mengatakan saat itu dia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut.

Kontroversi memang sering menerpa Ganjar. Tapi, Ganjar juga punya prestasi segudang. Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari KPK sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 2017.

Tahun sebelumnya, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi pada Pemerintah Provinsi Jateng. Kategori yang diperoleh yaitu Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Dan pada 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan dari KPK dalam pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak.

Penghargaan tidak hanya datang dari KPK. Kementerian Hukum dan HAM mengganjar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan penghargaan sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 2017 atau bertepatan dengan Hari HAM Sedunia.

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen, anak Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan Maimoen Zubair dengan nomor urut 1. Mereka akan bersaing dengan Sudirman Said-Ida Fauziyah.

BERBAGAI SUMBER