Bawaslu Jawa Barat Melarang Calon Berkampanye di Pesantren

Rabu, 21 Februari 2018 18:04 WIB

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budieman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, beserta general manager dari beberapa platform media sosial di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Herminus Koto mengatakan kampanye pilkada di tembat ibadah dan pesantren adalah hal yang dilarang. Dia mengatakan hal tersebut saat memaparkan sejumlah larangan yang tidak boleh dilakuan saat tahapan kampanye.

"Kampanye itu dilarang di tempat ibadah, tempat pendidikan. Pesantren itu tempat pendidikan atau bukan?" kata Herminus di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 21 Februari 2018.

Baca juga: Pilgub Jabar, TB Hasanuddin Yakin Didukung Pondok Pesantren

Pernyataan itu diungkapkan Herminus saat menjawab salah satu perwakilan MUI kabupaten/kota yang menanyakan soal larangan kampanye, termasuk soal kampanye di pondok pesantren.

Kampanye di pondok pesantren sering dilakukan calon dalam masa kampanye pilkada, contohnya calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam siaran pers tim kampanye pasangan Rindu (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum), Ridwan Kamil berkampanye di Subang dengan mendatangi Pesantren Roudhotul Hasanah milik Kiai Maung.

Advertising
Advertising

Ridwan Kamil menghadiri pengukuhan dukungan Forum Ajang Silaturahmi (FAS) dan Ketua Trend RK (Pesantren Dukung Ridwan Kamil), di pondok pesantren tersebut pada Rabu, 21 Februari 2018.

Baca juga: Hadang Kampanye Hitam, Deddy Mizwar Bentuk Tim Siber

Ridwan Kamil mengatakan, pekan ini merupakan jadwal dirinya dan timnya blusukan. Dia membagi tugas, dirinya menggarap kota, dan Uu menggarap desa. "Saat ini kami sudah ada 600 koordinator di seluruh kecamatan. Tugasnya mulai hari ini sampai hari-H terus meyakinkan masyarakat kenapa harus memilih Rindu," kata Ridwan.

Dia menjanjikan akan memodernisasi pesantren. "Kami akan memperjuangkan cita-cita para kiai untuk memodernkan pesantren, memberikan pelayanan lebih baik, dan terutama korupsi dibabat habis," kata Ridwan Kamil.

Berita terkait

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

3 jam lalu

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

Golkar menyatakan bakal calon pendamping Airin di Pilkada Banten sedang dikomunikasikan dengan partai-partai lain.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

3 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

1 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

1 hari lalu

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.

Baca Selengkapnya

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

1 hari lalu

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

Kabar paman Bobby Nasution melamar ke PDIP untuk maju di Pemilihan Wali Kota Medan dibantah.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

2 hari lalu

Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

Eks Bupati Garut Aceng Fikri kembali ke kancah politik dengan maju melalui jalur independen, tapi KPU Garut menyatakan ia tak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

2 hari lalu

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

Afa mengatakan keikutsertaannya dalam Pilkada Belitung Timur terinspirasi dan diklaim mendapat dukungan dari Ahok.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sindir Bakal Calon Kepala Daerah di Bangka Belitung Daftar ke Banyak Partai

3 hari lalu

Gerindra Sindir Bakal Calon Kepala Daerah di Bangka Belitung Daftar ke Banyak Partai

Kata Gerindra soal bakal calon kepala daerah yang daftar ke banyak partai.

Baca Selengkapnya