TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) menilai Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Pilgub NTT rawan ditunggangi oleh pebisnis tambang. "Kami minta KPK dan Bawaslu mendeteksi sedini mungkin jika ada transaksi politik di Pilgub NTT," kata anggota Jatam Melky Nahar di Jakarta, Jumat 16 Februari 2018. Menurut Melky, rekam jejak para calon gubernur NTT buruk terkait masalah tambang di provinsi itu.

Pilgub NTT diikuti empat pasang calon gubernur-wakil gubernur. Mereka adalah Esthon L Foenay-Christian Rotok; Benny K Harman-Benny A Litelnoni; Marianus Sae-Emmilia Nomleni; dan Vikto Bungtilu Laiskodat-Josep Nae Soi.

Baca juga: Pilgub NTT, Golkar dan NasDem Usung Viktor Laiskodat-Yosep Nai

Berdasarkan data yang dipegang oleh Jatam, empat pasang kandidat itu tak punya sikap dan suara yang memihak rakyat saat ada persoalan masyarakat dengan pengusaha tambang. Melky malah menyebut kalau para kandidat diduga melindungi investor.

Melky mengungkapkan nama calon gubernur Christian Rotok yang diduga mengobral 22 izin tambang saat menjabat sebagai Bupati Manggarai. Kemudian ada Marianus Sae yang diduga menerbitkan 5 izin tambang saat menduduki kursi Bupati Ngada.

Marianus Sae saat ini menjadi tersangka dan ditahan KPK karena diduga menerima suap sejumlah proyek di Kabupaten Ngada.

Melky menambahkan seluruh kandidat juga tak memiliki visi misi yang menolak pertambangan di NTT. "Semua kadidat visi misi nya hal-hal yang umum, infrastruktur, kesehatan, listrik," kata dia.

Baca juga: PDIP Cabut Dukungan Bupati Ngada Marianus Sae Sebagai Cagub NTT

Menurut Melky dengan rekam jejak seperti, tidak menutup kemungkinan bagi pengusaha untuk memanfaatkan Pilgub NTT ini untuk memuluskan kepentingan mereka. Kata Melky patut diduga akan ada transaksi politik para calon gubernur dengan pihak yang berkepentingan.

"Mereka bisa saja ditawarkan jaminan politik (biaya kampanye) untuk memuluskan kepentingan para pengusaha," katanya.

Selain itu kata Melky potensi ini juga terlihat dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap salah satu calon yaitu Marianus Sae, dia berharap KPK bisa lebih gesit lagi untuk mendeteksi pratek-praktek korupsi ini.

Bedasarkan data Jatam, terdapat 309 izin tambang di 17 dari 23 kabupaten di NTT. Sampai sekarang kata Melki belum ada bukti jika sektor pertambangan di NTT sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.