Suami Ditahan KPK, Istri Bupati Jombang Ambil Nomor Urut Pilkada

Rabu, 14 Februari 2018 05:30 WIB

Tersangka Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JOMBANG -Tjaturina Yuliastuti, istri Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko akhirnya datang ke Komisi Pemilihan Umum Jombang, Selasa 13 Februari 2018. Tjaturina mewakili suaminya, calon Petahana Bupati Jombang yang tak hadir karena kini mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi. Tjaturina menggantikan suaminya dalam pengambilan nomor urut calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Jombang 2018.

Tjaturina mengambil nomor urut didampingi calon wakil bupati Subaidi Muhtar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, Selasa, 13 Februari 2018. Tjaturina kebetulan memang Ketua DPD Partai Golkar Jombang dan masuk dalam tim pemenangan Nyono-Subaidi yang diusung Partai Golkar, PKB, PAN, PKS, dan NasDem.

BACA: Bupati Jombang Tersangka Korupsi, Ini Kata Akademisi Pesantren

"Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 70 ayat 3 dan 4, pasangan yang tidak bisa hadir dengan alasan tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan bisa diwakilkan tim pasangan dengan membawa surat mandat,” kata Komisioner KPU Jombang Jakfar.

Menurut Jakfar, KPU telah menerima surat mandat yang ditandatangani Nyono dan Subaidi di atas materai dan menunjuk Tjaturina mewakili Nyono yang sedang ditahan KPK. “Jadi pengambilan nomor urut yang bersangkutan sah,” katanya.

Advertising
Advertising

Setelah dilakuan pengundian, pasangan Nyono-Subaidi mendapat nomor urut 2. Sedangkan dua pesaingnya, pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah yang diusung PPP, Demokrat, dan Gerindra mendapat nomor urut 1 dan pasangan Syafiin-Choirul Anam yang diusung PDI Perjuangan dan Hanura mendapat nomor urut 3. Mundjidah merupakan calon petahana Wakil Bupati Jombang non aktif.

Baca: Suap ke Bupati Jombang demi Jabatan Definitif Plt Kadis Kesehatan

Kepada wartawan, Tjaturina mengatakan ia memang mendapat mandat untuk menggantikan suaminya yang sedang ditahan KPK. “Kami akan ikuti semua tahapan pilkada dan semoga berjalan lancar sampai meraih kemenangan dan diberkati Allah,” katanya.

Ia tak memastikan apakah akan terus menggantikan suaminya dalam setiap kegiatan tahapan pilkada. “Tergantung nanti, yang pasti tim pemenangan akan jalan terus,” katanya. Ia enggan mengomentari kasus korupsi yang menimpa suaminya.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Silestyowati ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus pungutan tidak resmi dan suap terkait jabatan. Uang hasil korupsi tersebut digunakan Nyono untuk pencalonannya di Pilkada 2018.

ISHOMUDDIN

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

4 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

12 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

1 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya