PBNU: Tak Etis Bawaslu Susun Materi Khotbah Pilkada

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Kamis, 8 Februari 2018 19:32 WIB

Ketua PBNU Robikin Emhas usia diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menilai Badan Pengawas Pemilu tak etis dan tak punya kapasitas dalam membuat materi khotbah pilkada 2018. Dia menyarankan Bawaslu mengkomunikasikan rencana itu ke sejumlah ormas keagamaan.

"Itu bukan kapasitas Bawaslu, tapi substansi pesannya itu perlu dikomunikasikan soal urgensi pemilu damai, bermartabat," kata Robikin dalam diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca juga: Bawaslu Susun Materi Khotbah Menjelang Masa Kampanye Pilkada 2018

Robikin melihat bahwa upaya Bawaslu tersebut terkesan mengintervensi ruang keagamaan. Padahal, kata dia, hal teknis tersebut merupakan ranah para tokoh agama. Sehingga, dia khawatir adanya potensi resistansi jika Bawaslu ikut terlibat dalam mendetailkan materi khotbah.

Atas dasar itu, Robikin menyarankan Bawaslu melakukan pendekatan dengan ormas-ormas keagamaan. Pendekatan itu untuk meyakinkan pentingnya pemilu yang damai bermartabat, serta bisa menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.

Advertising
Advertising

Selain pendekatan dengan ormas keagamaan, Robikin menyarankan agar Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Agama. "Enggak perlu sampai pada tingkat yang teknis, kalau tingkatan teknis itu keahliannya tokoh-tokoh agama. Lah, kalau dia mau bikin itu, apa bidang keahliannya? Enggak elok, enggak etis," ujarnya.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, rencana tersebut hanya bersifat seruan, bukan wajib. Ia mengatakan saat ini sedang mengajak sejumlah pemuka agama untuk terlibat penyusunannya.

Baca juga: Bawaslu: 8 Provinsi Rawan Politik Identitas saat Pilkada 2018

"Kami sekarang lagi menyusun kerja sama dengan pemuka agama, KWI PGI, agar khotbah-khotbah menjelang pilkada, kampanye, diisi dengan hal-hal menenteramkan. Kami juga menyusun materi untuk salat Jumat agar tidak seperti di pilkada DKI," kata Rahmat dalam acara serupa.

Rahmat beralasan, penyusunan materi khotbah agar mencegah hal yang dialami saat pilkada DKI Jakarta 2017.

Ia menuturkan, selama satu bulan kampanye, banyak khotbah berkaitan dengan Surat Al-Maidah ayat 51. Menurut dia, hal itu sebetulnya boleh saja disampaikan. "Tapi enggak setiap Jumat didengar. Biarkan pemilihan menjadi urusan pribadi," katanya.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

7 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

1 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

1 hari lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

2 hari lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

2 hari lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Golkar Depok Umumkan Dokter Ririn Farabi A Rafiq Maju di Pilkada 2024

2 hari lalu

Golkar Depok Umumkan Dokter Ririn Farabi A Rafiq Maju di Pilkada 2024

Ririn dianggap tokoh milenial muda yang dapat mewakili gender yang menjadi jumlah pemilih dominan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

3 hari lalu

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.

Baca Selengkapnya