Bupati Jombang Ditahan KPK, Partai Pengusung Tetap Mendukung

Selasa, 6 Februari 2018 21:42 WIB

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. instagram.com

TEMPO.CO, Jombang – Pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali dikabarkan akan menemui Komisi Pemilihan Umum Daerah dan partai pengusung calon Bupati Jombang inkumben, Nyono Suharli Wihandoko, setelah yang bersangkutan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Zainudin dikabarkan bakal mengganti posisi Nyono dengan kader yang tidak bermasalah. Namun, partai-partai pengusung keberatan jika Nyono diganti. Mereka menyatakan tetap mendukung Nyono.

Baca: Pilkada Jombang, Golkar Segera Bicarakan Nyono dengan KPU

Di pilkada Jombang, Nyono yang berpasangan dengan Mohamad Subaidi diusung lima partai, yakni Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem).

“Kami bersama partai pengusung tak akan goyah dan tetap mencalonkan pasangan Nyono-Subaidi,” kata Ketua PKB Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi saat dihubungi, Selasa, 6 Februaari 2018.

Menurut Mas’ud, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 78 dan 79, pencalonan seseorang yang berstatus tersangka tidak bisa dibatalkan. “Menurut peraturan tersebut, yang bisa dibatalkan dan diganti adalah karena meninggal dunia, sakit permanen yang bisa mengganggu kinerja, atau terlibat masalah hukum dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Simak: Kata Wakil Bupati Jombang Soal Korupsi di Kota Santri

Ketua KPU Pusat Arif Budiman maupun Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito juga sudah menyatakan bahwa sesuai aturan, pencalonan Nyono tak bisa dibatalkan. Subaidi, mengatakan setelah Nyono ditahan KPK, ia akan menjalankan peran bakal calon bupati jika sudah ditetapkan sebagai calon. “Saya akan jalankan mulai dari pengambilan nomor urut, penyampaikan visi dan misi, serta kampanye,” katanya.

Saat ditanya apakah kasus Nyono bernuansa politis, Subaidi menyerahkannya pada publik. “Silakan publik menilai kenapa itu (penangkapan) dilakukan saat seperti ini dan kasusnya itu masih absurd, tapi kami menghormati proses hukum,” ujarnya.

Wakil Ketua Partai Golkar Jombang Suyoto juga menyatakan sesuai kesepakatan dengan partai pengusung, Golkar tetap mencalonkan Nyono. “Sama seperti yang disampaikan parpol pengusung lainnya, kami tetap mencalonkan pasangan Nyono-Subaidi,” katanya.

ISHOMUDDIN



Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

17 menit lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

15 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

15 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

17 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

17 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

18 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

21 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya