TEMPO.CO, Mataram - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera mengoordinasikan penanganan keamanan pilkada serentak 2018. Koordinasi ini melibatkan sejumlah institusi, termasuk Komisi Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Koordinasi penanganan pilkada ini penting untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahapan pilkada berlangsung," ucap Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Rudy Suryawan di Mataram, Senin, 29 Januari 2018.

Baca: Slank Tolak Manggung untuk Kampanye Pilkada 2018

Dia mengatakan koordinasi penanganan keamanan pilkada akan dilakukan dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan jajaran TNI/Polri atau unsur forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD).

Koordinasi penanganan keamanan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dinilai penting karena Mataram sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat penyelenggaraan pilkada.

Kantor KPU NTB selaku penyelenggara pemilihan Gubernur NTB berada di Kota Mataram. Karena itu, diperlukan pengamanan ekstra dalam setiap tahapan.

"Apalagi, saat pengumuman pasangan calon dan pencabutan nomor urut calon, masing-masing calon pasti akan membawa massa, sehingga perlu diantisipasi," ujar Rudy.

Bentrok antarmassa harus diantisipasi sedini mungkin. Karena itu, diperlukan pengamanan ketat dengan strategi yang sesuai dengan prosedur tetap masing-masing.

"Meskipun, kami akui, proses pendaftaran calon bisa berjalan lancar kendati semua calon membawa massa, perlu diingat, tahapan pilkada masih panjang," tutur Rudy.

Baca juga: Sudirman Said di Pilkada 2018: Menjadi Gubernurnya Orang Miskin

Ketua Divisi Teknis KPU Kota Mataram Bedi Saparwadi sebelumnya menyatakan tahapan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat dilakukan pada 12 Februari 2018.

"Sedangkan tanggal 13 Februari dilaksanakan pengumuman nomor urut calon yang telah ditetapkan lulus verifikasi administrasi," kata Bedi.

Setelah itu, kampanye dilakukan mulai 15 Februari hingga 13 Juni 2018, baik kampanye terbuka, dialog, maupun debat publik. "Masa tenang dijadwalkan 24-26 Februari dan pelaksanaan pencoblosan tanggal 27 Juni," ujar Bedi.