Jokowi Minta TNI-Polri Persuasif Tangani Potensi Konflik Pilkada
Reporter
Zara Amelia
Editor
Juli Hantoro
Selasa, 23 Januari 2018 14:44 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sejumlah masukan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait pengamanan Pilkada 2018. Salah satunya, terkait penyelesaian konflik selama Pilkada 2018 oleh TNI dan Polri dengan cara persuasif.
“Beliau (Jokowi) meminta untuk melakukan langkah persuasif dalam menyelesaikan potensi konflik Pilkada 2018, dibanding cara represif,” kata Tito mengutip titah Jokowi tersebut yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan TNI - Polri 2018 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa, 23 Januari 2018.
Baca juga: Komnas HAM Prediksi Terjadi Pelanggaran HAM di Pilkada 2018
Pendekatan persuasif itu, kata Tito, untuk mencegah konflik selama Pilkada 2018 semakin berkembang. Selain itu, Jokowi juga meminta kedua institusi itu untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat. Sebab, pendekatan Polri dan TNI kepada masyarakat tersebut akan lebih efektif dalam mendinginkan suasana yang memanas akibat Pilkada 2018.
“Beliau memerintahkan agar Polri dan TNI tidak ekslusif, tapi merangkul seluruh elemen rakyat,” kata Tito.
Untuk menangani konflik yang diprediksikam semakin banyak jelang tahun politik ini, Jokowi juga meminta TNI dan Polri meningkatkan sinergitasnya. Selain itu, kedua institusi juga diminta untuk memetakan potensi konflik suatu daerah serta tingkat kerawanannya.
Baca juga: Pilkada, KPU Sudah Terima LHKPN Semua Calon Kepala Daerah
Ada sejumlah daerah yang diprediksi Tito rawan kericuhan dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Di antaranya adalah Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tito telah menyiapkan beberapa strategi pengamanan daerah rawan tersebut, termasuk menggeser pasukan pengaman dari daerah aman ke daerah rawan.
Peta kerawanan tersebut nantinya akan kembali diperbarui usai penetapan pasangan calon pada 12 Februari 2018. Dari para paslon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum itu, nantinya Polri akam memetakan potensi kerawanan berdasarkan latar belakang paslon serta partai pendukungnya.
