La Nyalla Tak Penuhi Panggilan Bawaslu Karena Merasa Tak Diundang

Rabu, 17 Januari 2018 21:02 WIB

Wakil Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Tempo/Fully Syafii

TEMPO.CO, Surabaya – Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali mangkir dari undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rabu, 17 Januari 2018. Sedianya, La Nyalla bakal diklarifikasi terkait dengan pernyataannya soal permintaan duit Rp 40 miliar dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Bawaslu Jawa Timur memanggil La Nyalla untuk kedua kalinya sebagai tindak lanjut undangan pada Senin, 15 Januari 2018. Kala itu, Direktur Eksekutif Kadin Jawa Timur Heru Pramono datang mewakili La Nyalla.

Baca: Kini La Nyalla Membantah Diminta Mahar oleh Prabowo

"Pada hari Senin pula, kami menyampaikan undangan kepada beliau untuk hadir pada hari ini (Rabu) pukul 14.00. Tapi sampai pukul 14.00, tidak ada utusan atau beliau sendiri hadir ke kantor kami," ujar Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Aang Kunaifi kepada Tempo di kantor KPU Jawa Timur, Rabu.

Saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, La Nyalla merasa tak menerima undangan. “Emangnya ada panggilan, tah?” katanya.

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu mengaku sedang berada di luar Surabaya. Dia juga tak hadir dalam undangan program talkshow Indonesia Lawyer Club di TV One, Selasa malam, 16 Januari 2018.

Simak: Gerindra Ingatkan La Nyalla, Sensitif Jika Sentuh Nama Prabowo

La Nyalla menolak dituding tak memiliki itikad baik lantaran dua kali mangkir dari undangan Bawaslu untuk memberi penjelasan dan bukti-bukti adanya permintaan mahar politik oleh Gerindra. “Itikad baik apa? Saya sudah cukup ngomong di media. Silakan aja media nggoreng,” ucapnya.

Namun Aang mengatakan Bawaslu Jawa Timur tak akan gegabah dalam menangani permasalahan mahar politik La Nyalla Rp 40 miliar kepada pemimpin Partai Gerindra. Bawaslu, kata dia, memerlukan keterangan langsung dari La Nyalla disertai bukti-bukti yang cukup.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya