Mengapa La Nyalla Tak Bisa Hadiri Panggilan Bawaslu

Senin, 15 Januari 2018 16:05 WIB

La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur memanggil La Nyalla Matalitti untuk didengar keterangannya pada Senin 15 Januari 2018. Ketua Kamar Dagang Indonesia dan Industri Jawa Timur itu mengaku dimintai duit sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo Subianto untuk dana saksi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Menurut Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Pusat, selain meminta keterangan La Nyalla, Bawaslu Jawa Timur juga akan meminta bukti soal pernyataan La Nyalla. Selanjutnya dari pemanggilan La Nyalla, Bawaslu juga akan menindak lanjuti dengan memanggil Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. " Jika tidak ada bukti, malu juga kami panggil Pak Prabowo," kata Rahmat usai menghadiri sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 13 Januari 2018.

BACA: Gerindra Ingatkan La Nyalla, Sensitif Jika Sentuh Nama Prabowo

Namun mantan Ketua Umum PSSI ini memilih tak menghadiri panggilan Bawaslu hari ini. Kepada Tempo yang menghubunginya, Minggu 14 Januari 2018, La Nyalla memilih menghadiri acara di luar kota. " Saya tak bisa hadir," kata La Nyalla.

Menurut La Nyalla, , Bawaslu seharusnya melakukan konfirmasi kepada kedua belah bihak yaitu dirinya dan Prabowo. “Kalo Bwaslu ragu-ragu untuk panggil Prabowo ya sudah jangan dipanggil. Dan saya juga jangan dipanggil. Yang namanya konformasi kan harus dari kedua belah pihak,” kata La Nyalla.

Advertising
Advertising

BACA: Alumni 212: Konflik La Nyalla dan Prabowo Tak Terkait Kami

La Nyalla mengatakan dirinya sedang mengumpulkan bukti. Saat ini, kata La Nyalla, dirinya memang sedang memberikan ruang pada Partai Gerindra untuk mengelak soal kasusnya.

“Ini masih pembukaan. Pengungkapan soal iniakan berlangsung panjang. Sampai sekarang saja saya sudah keluar Rp 5,9 miliar ditambah 1 miliar untuk mencari fakta soal ini,” kata La Nyalla.

RIANI SANUSI PUTRI

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

12 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya