TEMPO.CO, Jakarta – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mayor Jenderal (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Inspektur Jenderal Anton Charliyan belum pernah melaporkan harta kekayaan kepada Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK).

“Dari pengecekan ke Direktorat LHKPN, belum ada laporan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi Tempo pada Senin, 8 Januari 2018.

Tubagus Hasanuddin saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat. Hasanuddin terpilih menjadi anggota DPR selama dua periode sejak 2009-2014 dan 2014-sekarang.

Baca: Pasangan Baru, TB Hasanuddin-Anton Charliyan Harus Kerja Keras

Sementara wakilnya, Anton Charliyan saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sejak 25 Agustus 2017 hingga 5 Januari 2018. Sebelumnya, Anton Charliyan pernah menjabat sebagai Kepolisian Kepala Daerah Jawa Barat pada 12 Desember 2016 dan Kepala Kepolisian Daera Sulawesi Selatan hingga 14 April 2016.

Sementara tiga pasangan calon gubenur dan wakil gubernur lainnya pernah melaporkan harta kekayaan dan tercatat di website resmi LHKPN KPK. Adapun calon gubernur yang memiliki harta kekayaan paling banyak adalah Deddy Mizwar dengan mencapai Rp 38.915.835.289 dan US$ 35.541. Harta kekayaan Deddy terakhir dilaporkan pada 1 April 2016 saat menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Sementara wakilnya, Dedi Mulyadi melaporkan harta kekayaan terakhir pada 27 Mei 2015 sebagai Bupati Purwakarta dengan total kekayaan Rp 3.164.425.514.

Baca: Alasan PDIP Usung Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan

Adapun harta kekayaan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tercatat pada 23 Desember 2015 sebesar Rp 8.282.049.675 dan Uu Ruzhanul Ulum tercatat dilaporkan pada 30 Januari 2015 dengan total kekayaan Rp 3.116.779.197.

Sementara pasangan calon usungan koalisi Gerindra, PAN, dan PKS Sudrajat terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 30 September 2002, saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan total kekayaan Rp 3.440.294.898 dan US$ 295.000. Sementara wakilnya, Ahmad Syaikhu terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 19 November 2007 ketika masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dengan total harta kekayaan Rp 564.118.524.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru.