Begini Skenario Tiga Poros di Pilgub Jabar 2018

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 29 Desember 2017 09:23 WIB

Ketua Umum PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat mengumumkan kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di lima provinsi di kantor DPP PKS, Jakarta, 27 Desember 2017. Lima provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta – Geliat politik menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat atau Pilgub Jabar 2018 semakin memanas setelah beberapa partai menarik ulur dukungan kepada beberapa kandidat yang sempat digadangkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Sampai saat ini tampak ada tiga poros yang akan maju dalam kontestasi politik merebut kursi nomor wahid di Jawa Barat itu.

Poros pertama adalah koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mantap akan mengusung Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Sudrajat sebagai kandidat bakal calon gubernur pada pilgub Jabar 2018 lewat keputusan yang ditekennya pada Kamis malam, 7 Desember 2017 di kediaman Prabowo, Hambalang, Sentul, Jawa Barat.

Baca: Demokrat dan Golkar Mesra di Pilgub Jabar, Begini Tanggapan PDIP

Kemudian PAN dan PKS pun merapat. PKS yang sebelumnya akan mendukung Deddy Mizwar dalam pilgub Jabar itu pun menceraikan aktor senior Indonesia itu demi bergabung ke kubu Prabowo. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan salah satu alasan mereka berkoalisi adalah keberhasilan mereka dalam memenangi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun ini. "Ada semangat kami ingin melanjutkan apa yang kita raih di putaran kedua pilkada DKI," kata dia pada Senin, 25 Desember 2017.

Poros kedua adalah koalisi yang dibentuk oleh Golkar dengan mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Dedi disebut akan berduet dengan calon usungan Partai Demokrat, Deddy Mizwar.

Advertising
Advertising

Baca: PKS Cabut Dukungan, Deddy Mizwar: Sudah Ada Feeling

Semula, Golkar mendukung Wali Kota Ridwan Kamil saat posisi Ketua Umum Partai Golkar masih dijabat oleh Setya Novanto. Namun saat kepemimpinan beralih kepada Airlangga Hartarto, Partai Golkar kembali mengusung kadernya Dedi Mulyadi. ”Saya kira tidak akan kembali lagi kepada Ridwan Kamil,” kata Airlangga Hartarto, Rabu, 27 Desember 2017.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menyampaikan partainya sudah melakukan pembahasan untuk berkoalisi dengan Golkar. Namun kedua partai belum memutuskan siapa yang menjadi calon gubernur dan siapa wakilnya. Dua partai ini pun belum mengumumkan secara resmi pasangan calon itu. "Mohon doanya saja, sesegera mungkinlah," kata Sjarif.

Poros ketiga adalah kubu Ridwan Kamil yang sampai saat ini masih didukung oleh Partai Nasdem, PPP, dan PKB. Setelah, wacana koalisi Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar, Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang yang bisa mengusung calon sendiri di Jawa Barat pun beralih membuka diri untuk bergabung dengan kubu yang mendukung Ridwan Kamil.

Namun, sampai saat ini, Ridwan Kamil belum memutuskan siapa yang akan menjadi pendampingnya di pilgub Jawa Barat. Sikap Ridwan Kamil tersebut membuat partai pengusungnya gerah dan berpikir ulang untuk mengevaluasi dukungan, jika pria yang kerap disapa Emil itu terlalu lama memutuskan siapa pendampingnya.

"PKB hanya ingin mengingatkan jika politik itu dinamis," kata politikus PKB, Maman Imanulhaq. Jika Ridwan masih dalam keragu-raguannya, menurut Maman, dia bisa bernasib sama seperti Deddy Mizwar di pilgub Jabar setelah Gerindra menarik gerbong dukungan partai pendukungnya. "Emil bisa terancam jomblo," ujarnya.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

4 September 2018

Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

Ridwan Kamil bakal dilantik berbarengan dengan kepala daerah dari delapan provinsi lainnya.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya