TEMPO.CO, Brebes - Ganjar Pranowo ikut dalam seleksi penjaringan calon gubernur Jawa Tengah untuk pemilihan kepala daerah 2018 mendatang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rencananya, PDIP akan mengumumkan calon yang diusung di pilgub Jateng pada awal Januari mendatang.

Jika nantinya diusung PDIP, Ganjar menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk menentukan wakilnya. "DPP PDIP pasti mempunyai rekomendasi," ujar Ganjar saat berkunjung ke Brebes, Rabu, 20 Desember 2017.

Baca: PDIP: Keputusan Soal Ganjar Pranowo Ada di Megawati Soekarnoputri

Ganjar menuturkan, saat ini ada 24 calon gubernur dan wakil gubernur Jateng yang mengikuti penjaringan PDIP. Dari nama calon wakil gubernur yang mendaftar, ia mengaku cocok apabila disandingkan dengan Heru Sudjatmoko yang kini menjadi wakilnya.

"Selama bekerja memimpin dengan Pak Heru, saya sudah merasa klik. Sudah punya kecocokan," ujar Gubernur Jawa Tengah ini.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menanggapi soal wacana Sudirman Said yang dikabarkan bakal menggandeng mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih di pilgub Jawa Tengah. Padahal, Rustriningsih juga ikut penjaringan di PDIP. "Silakan kalau mau nyalon, siapa saja boleh," ujarnya.

Menurut Ganjar, siapa pun yang ingin maju sebagai calon pemimpin Jawa Tengah, harus siap untuk memajukan daerahnya. "Mari kita mantapkan diri untuk mengeluarkan ide-ide segar untuk membangun Jawa Tengah," ujarnya.

Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Namanya yang Hilang di Dakwaan Novanto

Di kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya berpotensi mencalonkan kembali Ganjar Pranowo di pilgub Jawa Tengah. Pasalnya, PDIP menilai Ganjar berprestasi dalam di periode pertama kepemimpinannya.

"Hasil evaluasi kami dan juga survei, rakyat memberikan apresiasi atas kepemimpinan pak ganjar," kata Hasto di sela acara "Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 DPP PDIP" di Hotel The Acacia, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.

Hasto menjelaskan sudah tradisi partainya untuk mencalonkan kembali kepala daerah inkumben bila berprestasi. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Soal nama Ganjar Pranowo yang disebut-sebut ikut menerima aliran duit dugaan korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, PDIP tetap melakukan evaluasi. Namun Hasto menegaskan partainya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Ia menuding disebut-sebutnya nama Ganjar tidak lepas dari dinamika politik saat ini. Ia beralasan saat kasus e-KTP terjadi pada 2011 lalu, PDIP berada di luar pemerintahan dan tidak punya kemampuan untuk merancang proyek.

"Konsepsi e-KTP itu secara keseluruhan juga jauh berbeda dengan yang digagas oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi kami tidak ikut-ikutan dalam proses itu," ujarnya.

AHMAD FAIZ