Jokowi Singgung Konflik Afganistan Saat Bicara Pilkada 2018

Senin, 4 Desember 2017 15:41 WIB

Presiden Joko Widodo saat ditemui awak media usai menghadiri CEO Forum di Raffles Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.CO, Bandung - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat menghindari gesekan saap pelaksanaan pemilu baik pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2018 hingga pemilihan presiden 2019 agar jangan terjadi gesekan.

“Saya titip, pada saat pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pada saat pemilihan presiden, jangan sampai karena perbedaan pilihan menjadikan kita ini gesekan, menjadikan kita ini benturan, jangan sampai menjadikan kita pecah,” kata dia di sela pembagian sertipikat tanah bagi warga Kabupaten Bandung di Soreang, Senin, 4 Desember 2017.

Baca juga: Jokowi Minta Polri Petakan Potensi Kerawanan di Pilkada 2018

Saat diskusi soal kesiapan Pilkada 2018, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan masalah agama bakal menjadi isu yang kencang pada Pilkada 2018. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, diperkirakan bakal digunakan untuk menyebarkan isu-isu SARA menjelang pilkada 2018.

Jokowi mengatakan, Indonesia negara besar yang memiliki 260 juta penduduk dengan 714 suku yang hidup tersebar di 17 ribu pulau. “Kalau kita gesekan sulit mau nyatukannya karena kita sangat beragam. 714 suku itu sangat besar sekali,” kata dia.

Dia membandingkan dengan nasib Afganistan yang terlibat konflik selama puluhan tahun. “Presiden Afganitan bercerita pada saya. Afganistan punya 7 suku. Ada 2 suku bertikai, kemudian satu bawa temen dari luar, satu bawa temen dair luar dari negara lain. Kemudian perang sudah 40 tahun tidak bisa diselesaikan. Itu hanya 7 suku. Sekarang pecah jadi 40 kelompok. Indonesia itu ada 714 suku,” kata Jokowi.

Jokowi meminta agar saat pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung nanti, menyulut emosi dan berakibat memecah bangsa. “Sekali lagi pilihlah pemimpin yang terbaik, tapi jangan sampai kita terpecah, jangan. Terlalu besar resikonya untuk bangsa dan negara ini,” kata dia.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

14 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

18 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

20 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya