TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan tiga indikator pemilihan kepala daerah yang sukses menurut lembaganya. Indikator yang pertama, kata Tjahjo, terkait dengan partisipasi politik pemilih.

Tjahjo mengatakan kementeriannya menargetkan partisipasi pemilih dalam pilkada 2018 mencapai angka 78 persen. Target ini terus meningkat dibanding tingkat partisipasi dalam pilkada 2015 sebesar 70 persen dan pada pilkada 2017 sebesar 74 persen.

Baca juga: Mendagri Berharap Pemilu 2018-2019 Bebas Kampanye Hitam

“Aroma konsolidasi dan hawa suasananya memasuki pileg dan pilpres. Ini perlu dicermati. Tingkat partisipasi harus tinggi,” kata Tjahjo di acara rilis indeks kerawanan pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 November 2017.

Indikator kesuksesan pilkada yang kedua, kata Tjahjo, adalah tidak adanya politik uang dalam proses penyelenggaraan. Tjahjo mengatakan perlu ada ketegasan dari pihak penyelenggara pemilu dan kepolisian untuk menindak tegas politik uang dalam pilkada mendatang.

“Saya kira harus ada proses ketegasan dari Bawaslu dan kepolisian soal hal-hal yang berkaitan dengan politik uang ini,” tutur Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, indikator kesuksesan pilkada yang ketiga adalah apabila dalam kampanye tidak menggunakan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA), berita bohong, dan ujaran kebencian. Dia mengingatkan kampanye harus mengedepankan ide dan gagasan program, bukan isu SARA, hoax, atau ujaran kebencian.

Tjahjo berujar, berangkat dari pengalaman pilkada 2015, terlebih pilkada DKI Jakarta 2017, pemerintah akan mencermati hal tersebut di pilkada mendatang.

“Saran Pak Jokowi pada pemerintah adalah bagaimana tidak ada kampanye dengan ujaran kebencian, kampanye hitam, isu SARA, fitnah. Saya kira ke depan BIN (Badan Intelijen Negara), kepolisian, dan pemerintah, dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pasti bisa mencermati hal ini,” ujar Tjahjo Kumolo.