Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghadiri acara Syukuran Jakarta ditemani Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono,dan Ketua DPD DKI Jakarta Partai Golkar Fayakhun Andriadi di Lapangan Blok S, Jakarta, 20 Januari 2017. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Kubu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat membantah tudingan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, yang menyebut ada sosok Presiden Joko Widodo yang mendukung Ahok-Djarot.
"Saya pikir itu tidak benar ya. Pemerintah itu netral dalam hal pilkada DKI," kata Juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Jerry Sambuaga, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 21 Januari 2017.
Jerry juga membantah adanya pihak konglomerasi di balik pasangan inkumben tersebut. Sebabnya, pasangan Ahok-Djarot merupakan satu-satunya yang mengadakan penggalangan dana ke publik dan dilakukan secara terbuka. Menurut dia, hal itu bisa dibuktikan dengan antusias masyarakat yang datang ke Rumah Lembang, posko pemenangan Ahok-Djarot.
"Masyarakat begitu antusias datang menyumbang mulai dari Rp 15 ribu sampai berapa juta. Artinya kami salah satu pasangan yang berkomitmen mengedepankan dana transparan, tidak didukung oleh konglomerasi seperti Bang Ferry bilang," kata dia.
Ferry sebelumnya menuding Presiden Joko Widodo tidak bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017, dan cenderung mendukung pasangan inkumben. "Sangat tidak netral. Saya mau buktikan bahwa presiden enggak netral. Apalagi, misalkan, sebagai pasangan bekas gubernur-wakil gubernur, pasti ada urusannya. Pak Jokowi pasti lebih nyaman kalau yang nanti menang pilkada namanya Ahok," kata Ferry di tempat yang sama.
Ferry juga menganggap ada konglomerasi yang berada di belakang pasangan inkumben itu. Menurut dia, hal itu dibuktikan sewaktu Ahok masih aktif menjabat sebagai gubernur, dan sering memberikan kebijakan yang menguntungkan pada perusahaan properti, khususnya soal reklamasi.
Dia mengatakan, ada sejumlah bukti dalam persidangan di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, yang menunjukkan ada hubungan tak terpisahkan antara Ahok dengan perusahaan properti seperti Agung Podomoro dan Agung Sedayu. Ia juga melihat hubungan itu terintegrasi dengan Presiden Jokowi yang merupakan mantan Gubernur Jakarta.
"Saya melihat bahwa sangat erat kaitannya keinginan perusahaan properti itu berkepentingan supaya Ahok jadi gubernur, karena harus mengamankan proyek reklamasi yang sudah terlanjur diinvestasikan dengan nilai sangat besar," ujarnya.
