TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menjanjikan kenaikan dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Jakarta. Menurut mantan Wali Kota Blitar itu, peran Ketua RT dan RW penting bagi masyarakat.

"Sebelum saya cuti, kami memang mengajukan agar dana operasional RT dan RW dinaikkan," kata Djarot saat sosialisasi bersama warga RW 02, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Kamis, 8 Desember 2016. "RT dan RW adalah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka harus 24 jam bersama warga."

Djarot mengatakan jumlah RT yang ada di Jakarta lebih dari 26 ribu dan jumlah RW lebih dari 2.700. Karena itu, Djarot mengingatkan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan."Itu dana APBD dan harus pakai SPJ," kata Djarot.

Menurut Djarot, adanya laporan pertanggungjawaban dari dana operasional untuk RT dan RW akan memudahkan ketika ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tapi ingat, ini bukan gaji. Ini adalah dana operasional untuk pengelolaan lingkungan," kata Djarot. "Kalau ada audit BPK itu bisa dipertanggungjawabkan."

Wakil gubernur inkumben ini menanggapi wacana terkait dengan dana operasional RT dan RW yang sempat dijanjikan calon gubernur Agus Yudhoyono. "Jika ada yang bilang Rp 1 Miliar per RW, itu akan banyak. Bisa kamu hitung sendiri," ujarnya.

REZA SYAHPUTRA | JH