Pelantikan Calon Bupati Terpilih Dilakukan Dua Gelombang?

Reporter

Editor

Grace gandhi

Selasa, 29 Desember 2015 04:49 WIB

Indah Putri Indriani, mantan wakil Bupati Luwu Utara periode 2010-2015, bakal menjabat sebagai bupati Luwu Utara usai unggul dalam penghitungan suara cepat hasil Pilkada versi Jaringan Suara Indonesia (JSI). Indriani yang berpasangan dengan Muh Thahar Rum dan diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem, PDIP, Demokrat, meraih 54,86 persen hasil penghitungan sementara. twitter.com

TEMPO.CO, Makassar - Pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 lalu kemungkinan besar dilakukan dua gelombang, yakni Februari dan Maret 2016.

"Kalau tidak salah seperti itu. Pelantikan akan dilakukan Februari dan Maret. Februari untuk pemenang pilkada tanpa sengketa, sementara Maret otomatis bagi pasangan yang kemenangannya digugat ke Mahkamah Konstitusi," kata Bupati Luwu Utara terpilih, Indah Putri Indriani di Makassar, Senin, 28 Desember 2015.

Menurut Indah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga berharap Komisi Pemilihan Umum mengubah aturan terkait dengan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih sehingga tidak perlu dilaksanakan serentak.

Mantan Wakil Bupati Luwu Utara, Arifin Junaidi, ini pun menuturkan pelantikan memang seharusnya tidak perlu menunggu proses sengketa pilkada di beberapa daerah. Apalagi ada sejumlah program kepala daerah terpilih yang harus segera dilakukan.

"Kan ada skema pembahasan RPJMD dan RKPD musrembang untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau pelantikannya tak sesuai dengan jadwal, sudah tentu hasil APBD tidak bisa mencakup visi dan misi pasangan terpilih," ujar Indah.

Indah memaparkan, ada banyak potensi yang sangat berpotensi digali di Luwu Utara selain rumah sakit, misalnya perkebunan kelapa sawit dan kakao yang bakal membantu peningkatan pendapatan asli daerah.

"Tapi bagi saya, pemerintahan sudah harus berjalan tanpa harus menunggu orang setuju. Mari membangun daerah bersama-sama," ujarnya.

Setelah dilantik nanti, Indah akan melakukan restrukturisasi organisasi di pemerintahannya untuk membangun pemerintahan yang kuat.

"Yang perlu diingat, pemerintahan terpilih disambut program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Makanya dibutuhkan reposisi pejabat. Pejabat yang ditempatkan tentu harus memenuhi kriteria formal, misalnya memiliki kapasitas. Orang yang ditempatkan pikiran, hati, dan tindakannya harus sejalan dengan bupati, wakil, dan masyarakat," kata Indah.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan, Khaerul Mannan, mengaku belum mengetahui jadwal pasti pelantikan pasangan kepala daerah terpilih. "Itu kewenangan Mendagri soal kapan pelantikannya. Tapi kemungkinan akan dilakukan serentak," kata Khaerul.