Ada Gugatan ke MK, Penetapan Bupati Tasikmalaya Ditunda

Reporter

Selasa, 22 Desember 2015 23:01 WIB

Petugas merapikan logistik Pilkada di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Jawa Barat, 12 November 2015. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

TEMPO.CO, Tasikmalaya - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menunda rapat pleno penetapan calon Bupati Tasikmalaya terpilih. Sedianya, KPUD akan menggelar penetapan pasangan terpilih Selasa 22 Desember 2015.

"Kami semula hari ini (Selasa) jam 10 akan rapat pleno, namun kita tunda," kata Ketua KPUD Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa.

Penundaan pleno penetapan calon, dia menjelaskan, karena ada surat dari panitera Mahkamah Konstitusi kepada KPUD yang menyatakan bahwa ada gugatan terhadap hasil Pilkada Tasikmalaya. Deden menghargai dan menghormati atas gugatan tersebut. "KPUD siap memberikan kesaksian dan menjelaskan terkait proses penyelenggaraan pilkada, apalagi saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten," kata dia.

Deden mengatakan, pihaknya berpandangan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPUD sudah tidak ada masalah karena saat rapat pleno tidak ada yang mengajukan keberatan. "Berjenjang ya, saat itu (pleno di tingkat PPS, PPK, KPUD) tidak ada keberatan," ujarnya.

Ihwal penggugat pilkada calon tunggal ke MK, sepengetahuan Deden, harus dilakukan oleh pemantau. Sementara pihak yang mengajukan gugatan ke MK, kata dia, bukan pemantau pilkada calon tunggal Tasikmalaya. "Ini mesti dari pemantau, tapi ini bukan pemantau. Namun demikian kita hargai apapun yang dilakukan pihak penggugat," ujar Deden.

Pasca adanya gugatan pilkada, Deden belum bisa memastikan kapan penetapan calon terpilih dilakukan. Sesuai aturan KPU nomor 11 pasal 52, bahwa pelaksanaan pleno penetapan calon jika ada gugatan ditunda sampai pelaksanaan proses persidangan di MK selesai. "Tergantung nanti proses persidangan di MK. Tapi kita juga punya tahapan, sudah menggariskan penetapan selambat-lambatnya bulan Maret (2016)," katanya.

CANDRA NUGRAHA

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

57 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Penuhi Panggilan Bawaslu, Begini Kasus Dugaan Bagi-bagi Uang di Tasikmalaya Itu

30 Januari 2024

Ridwan Kamil Penuhi Panggilan Bawaslu, Begini Kasus Dugaan Bagi-bagi Uang di Tasikmalaya Itu

Bawaslu Jawa Barat mengungkapkan bahwa ada fakta Ketua TKD Prabowo-Gibran wilayah Jawa Barat Ridwan Kamil, melakukan bagi-bagi uang (saweran).

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya