TEMPO.CO, Bangkalan - Sebanyak 50 persen anggaran pemilihan kepala daerah di Sumenep, Jawa Timur, senilai Rp 33,9 miliar habis untuk membayar gaji pegawai dan panitia pemilihan. "Dari Rp 33,9 miliar anggaran pilkada, sebanyak 16,63 miliar habis untuk honorarium," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Abdul Warits kepada Tempo, Minggu, 29 November 2015.

Warits berdalih honorarium menjadi penyerap anggaran terbesar karena ada penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) menjadi 2.400 unit dari pilkada sebelumnya dengan jumlah 2.100 TPS. Penambahan ini, kata dia, otomatis menambah jumlah panitia, baik untuk panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK) maupun di TPS (KPPS dan PPS).

Warits mengatakan saat ini jumlah panitia pilkada, dari anggota KPU hingga panitia pemungutan suara di TPS, kurang-lebih 25 ribu orang. Mereka terdiri atas 16.800 KPPS, 1.002 orang PPS, 137 PPK.

Ada juga dua anggota petugas lintas masyarakat (linmas) di tiap TPS dan petugas di sekretariat PPK dan PPS. "Kalau petugas bertambah, anggaran gaji juga bertambah," ujarnya.

Warits menambahkan, selain honorarium, pembuatan alat peraga, pengadaan acara debat terbuka para peserta pilkada, dan fasilitas kampanye lainnya menyerap anggaran sebesar Rp 2,18 miliar. Adapun pendistribusian logistik pemilu, baik untuk wilayah daratan maupun kepulauan, sebesar Rp 1,9 miliar.

"Paling banyak untuk kepulauan karena anggaran distribusi logistik dari kabupaten ke kecamatan berbeda, dari kecamatan ke desa lain anggarannya beda lagi, dari desa ke TPS lain lagi hitungannya," tuturnya.

Komisioner Divisi Logistik KPU Sumenep Malik Mustofa mengatakan, pada H-11 menjelang pilkada 9 Desember mendatang, logistik pilkada telah siap didistribusikan. "Tapi jadwal kapal molor terus, distribusi molor dari jadwal," ucapnya.

Jumat lalu, kata dia, mestinya logistik untuk Kecamatan Kangayan dan Arjasa di Pulau Kangean, Kecamatan Pulau Sapeken, dan Masalembu dikirim. Namun tiba-tiba pelayaran kapal ditunda. "Rencananya besok, tapi hari ini ada kabar besok kapal tidak bisa, baru bisa berlayar Senin," katanya.

Jika jadwal kapal terus molor, Malik menambahkan, KPU Semenep akan memakai skenario terakhir, yaitu menyewa helikopter. "Kami sudah anggarkan untuk sewa helikopter Rp 800 juta untuk distribusi ke pulau-pulau," ujarnya.

MUSTHOFA BISRI