TEMPO.CO, Bandung - Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mayor Jenderal TNI Yoedhi Swastono mengatakan Kota Dumai di Riau menjadi daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak paling rawan.

“Itu yang paling rawan secara nasional,” kata Yoedhi di sela Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Jawa Barat di Bandung, Rabu, 18 November 2015.

Yoedhi mengatakan, secara berkala, kementeriannya memperbarui penilaian indikasi kerawanan daerah yang mengikuti pilkada serentak di Indonesia. Penilaian indikasi itu berasal dari data potensi daerah rawan yang diperoleh dari Mabes Polri dan Bawaslu.

Mabes Polri, misalnya, menggunakan delapan indikator potensi kerawanan satu daerah, yakni kesiapan penyelenggara pemilu, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, pengurus partai politik ganda, karakteristik masyarakat, gangguan ketertiban, batas wilayah, serta calon petahana. Sedangkan Bawaslu menggunakan lima indikator, yakni profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, serta keamanan daerah.

Menurut Yoedhi, Dumai dinilai paling rawan karena menempati ranking pertama dalam urutan penilaian indikasi kerawanan menjelang pilkada serentak, kendati dari aspek potensi gangguan keamanan dinilai tidak rawan.

“Dari dulu, secara sejarah, Kota Dumai itu bermasalah. Kemudian ada potensi konflik pasangan calon, juga ada potensi rawan karena pengurus partai politik ganda, karakteristik masyarakat setempat,” kata Yoedhi.

Yoedhi merinci sepuluh daerah yang menempati urutan teratas berpotensi rawan dari 269 daerah di Indonesia yang menggelar pilkada serentak. Setelah Kota Dumai, selanjutnya adalah Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, Kabupaten Buru Selatan di Maluku, Kabupaten Rokan Hulu di Riau, Yaukimo di Papua, Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Ketapang di Kalimantan Barat, Minahasa Utara di Sulawesi Utara, Bengkayang di Kalimantan Barat, serta Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara.

AHMAD FIKRI