Bawaslu Ingatkan KPU untuk Kirim Logistik Tepat Waktu

Reporter

Rabu, 18 November 2015 12:42 WIB

Ilustrasi lembar surat suara untuk penyandang tunanetra. ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Kupang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terkait dengan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak agar bisa tepat waktu, sehingga tidak mengganggu proses pilkada ini.

"Kami harapkan logistik bisa dikirim tepat waktu," kata juru bicara Bawaslu NTT, Yemris Fointuna, kepada Tempo, Rabu, 18 November 2015.

Desakan ini disampaikan Bawaslu NTT mengingat surat suara yang dikirim ke sembilan kabupaten penyelenggara pilkada serentak, akan disortir kembali. Jika ditemukan adanya kerusakan atau kekurangan, maka perusahaan wajib mengganti kembali. "Butuh waktu lagi untuk sortir surat suara, sehingga butuh waktu agak lama," katanya.

Dia mengakui KPU masih memiliki waktu yang cukup hingga batas waktu pendistribusian surat suara pada 26 November 2015. "Masih ada waktu untuk dikirim ke daerah," ujarnya.

Terkait dengan logistik pemilu, Yemris mengatakan pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan KPU di sembilan kabupaten. "Ada pengawas pemilu di setiap percetakan surat suara," katanya.

Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakan dari sembilan kabupaten yang menggelar pilkada serentak, baru satu kabupaten yakni Ngada, yang telah menerima surat suara pilkada. "Baru satu kabupaten yang terima surat suara pemilu. Delapan lainnya masih dalam proses pencetakan," katanya.

Dari delapan kabupaten yang belum menerima surat suara, kata Maryanti, hanya Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih proses penunjukan langsung perusahaan pencetakan. Dia menjamin surat suara untuk kabupaten lainnya akan tiba pada 26 November 2015, hanya Timor Tengah Utara dipastikan tiba pada 30 November 2015.

YOHANES SEO

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

23 jam lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya